MAKALAH PERUBAHAN MASYARAKAT INDONESIA PADA MASA PENJAJAHAN

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kami haturkan kehadirat Allah SWT yang telah memberikan rahmat dan hidayah-Nya, sehingga kami dapat menyelesaikan pembuatan tugas ini.

Dalam pembuatan tugas ini, banyak kesulitan yang kami alami terutama disebabkan oleh kurangnya pengetahuan dan sumber-sumber info yang masih terbilang terbatas. Namun berkat bimbingan dan bantuan dari semua pihak akhirnya tugas ini dapat terselesaikan tepat pada waktunya. Oleh karena itu, kami mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu dalam penyusunan tugas ini,.Terimakasih juga tak lupa kami haturkan kepada teman-teman yang telah memberikan dukungan kepada kami. Semoga tugas ini dapat bermanfaat bagi kita semua.

Tak ada gading yang tak retak. Begitu pula dengan tugas yang kami buat ini yang masih jauh dari kesempurnaan. Oleh karena itu kami memohon maaf apabila ada kekurangan ataupun kesalahan.Kritik dan saran sangat diharapkan agar tugas ini menjadi lebih baik serta berdaya guna dimasa yang akan datang.

Penyusun

BAB I

PENDAHULUAN

1. Latar Belakang

Perubahan politik, ekonomi, demografi, sosial dan budaya termasuk dalam materi kelas VIII pada mata pelajaran sejarah indonesia. Sehingga kami dituntut untuk dapat memahami materi tersebut .Dengan dibuatnya makalah ini, sangat memudahkan kami dalam memahami materi tersebut.

B.     Tujuan Penulisan

• Untuk menyelesaikan tugas sejarah wajib indonesia.
• Untuk memudahkan dalam mempelajari materi perubahan politik, ekonomi, demografi, sosial dan budaya.

C.    Manfaat penulisan

• Memudahkan siswa dalam memahami materi perubahan politik, ekonomi, demografi, sosial dan budaya.
• Melatih siswa untuk bekerja sama, bertanggung jawab, dan disiplin.
• Menambah wawasan siswa.

BAB II

ISI

A.    Bidang Politik

Pengaruh kekuasaan Belanda semakin kuat karena intervensi yang intensif dalam masalah-masalah istana, seperti pergantian takhta, pengangkatan pejabat-pejabat keraton, ataupun partisipasinya dalam menentukan kebijaksanaan pemerintahan kerajaan.

Dengan demikian, dalam bidang politik penguasa-penguasa pribumi makin tergantung pada kekuasaan asing sehingga kebebasan dalam menentukan kebijaksaan pemerintahan istana makin menipis. Di samping itu, aneksasi wilayah yang dilakukan oleh penguasa asing mengakibatkan makin menyempitnya wilayah kekuasaan pribumi. Penghasilan yang berupa lungguh, upeti atau hasil bumi makin berkurang, bahkan hilang sebab kedudukannya telah berganti sebagai alat pemerintah Belanda.

Perubahan pada bidang politik meliputi :

1.      Struktur Birokrasi

Ketika Indonesia menjadi jajahan Belanda, pemerintah Kolonial Bekanda mengangkat seorang gubernur jenderal yang disebut Dewan Hindia. Dibawah gubernur jenderal yang diangkat beberapa residen yang dibantu oleh asisten residen. Pemerintah dibawahnya lagi diserahkan keapda pemerintah trdisional seperti raja dan dan bupati. Para bupati dijadikan pegawai negeri dan diberi gaji, padahal menurut adat kedudukan bupati adalah turun temurun dan mendapat upeti dari rakyat. Dengan demikian, bupati telah menjadi alat kekuasaan pemerintah kolonial. Dalam melaksanakan pemerintahan, pemerintah Belanda menjalankan sistem pemerintahan tidak langsung dengan memanfaatkan sistem feodalisme yang sudah berkembang di Indonesia. Ciri dari feodalisme adalah ketaatan mutlak dari para bawahan ke atasan.

2.      Sistem Pemerintahan

Terjadinya perubahan sistem birokrasi turut mengubah sistem pemerintahan. Pada masa pemerintahan Gubernur Daendels ,Pulau Jawa dijadikan sebagai pusat pemerintahan dan membaginya menjadi kesatuan-kesatuan wilayah yang disebut prefecture. Selain itu, ia juga menjadikan penguasa local, seperti wedana sebagai pengawal negeri yang mendapat gaji negara dan bertanggung jawab kepada pemimpin prefectuure.

Setelah Belanda kembali menguasai Indonesia, perunahan sistem baru terlaksana kembali. Pemerintah Belanda mengeluarkan Undang-Undang Desentralisasi Tahun 1903, yang isinya:

• Pendelegasian kekuasaa pusat ke Hindia Belanda, dari pemerintah Hindia Belanda ke departemen, pejabat local dan dari pejabat Belanda ke pejabat pribumi.
• Menciptakan lembaga otonom yang mengatur urusan sendiri.
• Pemisahan keuangan pusat dan daerah.

3.      Sistem Hukum

Pelaksanaan sistem hukum pada masa kolonial Belanda baru tampak sejak tahun 1848. Pada tahun itu mulai dibentuk kitab undang-undang perdata dan hukum dagang yang ditulis sejak tahun 1836.

4.      Bidang Ekonomi

Penghasilan penguasa pribumi makin berkurang. Sudah pasti keadaan ini akan menimbulkan kegoncangan dalam kehidupan para penguasa pribumi. Di pihak rakyat, khususnya para petani dibebani kewajiban untuk mengolah sebagian tanahnya untuk ditanami dengan tanaman-tanaman eskpor dan masih harus menyumbangkan tenaganya secara paksa kepada pemerintah kolonial. Hal inilah yang mengakibatkan runtuhnya perekonomian rakyat.

a.  Perubahan Ekonomi

Setelah kekuasaan Inggris berakhir, Indonesia kembali dikuasai oleh Belanda. Setelah mendapat kritikan dari kaum humanis dan kaum demokrat di negeri Belanda dan di Hindia Belanda, akhirnya Sistem Tanam Paksa dihapuskan pada 1870.
Akibat dari dilaksanakannya Sistem Ekonomi terbuka bangsa-bangsa diluar Belanda, seperti Inggris, Belgia, Prancis, Amerika Serikat, Cina, dan Jepang berdatangan ke Indonesia. Dengan adanya Sistem Ekonomi Terbuka, perkebunan di Jawa dan Sumatra berkembang dengan pesat.

Dengan demikian, eksploitasi terhadap penduduk pribumi tetap berjalan, walaupun dengan menggunakan sistem ekonomi modern, Sistem Ekonomi Terbuka. Pada 1881, pemerintah kolonial Belanda mengeluarkan Koelie Ordonantie yang mengatur para kuli.

Kuli Ordonantie mendapat kecaman dari Amerika Serikat. Masuknya bangsa Eropa ke perairan Indonsesia terisolasi di laut sehingga kehidupan berkembang ke daerah pedalaman. Dengan feodalisme, rakyat pribumi, terutama di wilayah-wilayah pedesaan, dipaksa untuk tunduk dan paruh terhadap para tuan tanah Belanda dan Timur Asing yang dijaga oleh para centeng penguasa lokal/pribumi.

Penderitaan penduduk Indonesia dikritisi oleh kaum humanis Belanda. Menurut Van Devender ada tiga cara untuk menyehatkan, mencerdaskan dan memakmurkan rakyat Indonesia, yakni memajukan pengajaran (edukasi), memperbaiki pengairan (irigasi), dan melakukan perpindahan penduduk (transmigrasi). Gagasan ini disebut Politik etis.

Pada awalnya, pemerintah Belanda tidak langsung menerima gagasan Van Deventer, tetapi lambat laun dijalankan juga. Meskipun hasil Politik Etis lebih diarahkan untuk kepentingan kolonial Belanda, sebagian rakyat Indonesia memperoleh manfaat.

b. Komersialisasi Ekonomi dan Perubahan Sosial di Pedesaan dan Perkotaan

Setelah Sistem Tanam Paksa dihapuskan pada 1870, pemerintah kolonial menerapkan sistem ekonomi baru yang lebih liberal. Dalam sistem perburuhan dikeluarkan aturan yang ketat.

Walaupun Wajib kerja dihapuskan sesuai dengan semangat liberalisme, pemerintah kolonial menetapkan pajak kepala pada 1882. Di bidang ekonomi, penetrasi kapitalisme sampai pada tingkat individu, baik di pedesaan maupun di perkotaan.

5.      Bidang Sosial

Perluasan kolonialisme dan imperialisme berakibat makin melemahnya kedudukan dan perekonomin penguasa pribumi. Penguasa pribumi lebih banyak ditugaskan untuk menggali kekayaan bumi Indonesia, seperti memungut pajak, mengurusi tanaman milik pemerintah, dan mengerahkan tenaga kerja untuk kepentingan pemerintah Belanda.Turunnya kedudukan penguasa pribumi mengakibatkan turunnya derajat dan kehormatan sebagai penguasa pribumi.

a.Pada masa kolonial, penggolongan masyarakat didasarkan pada perbedaan ras :

• Golongan Eropa, yaitu meliputi orang Belanda, Inggris, Amerika, Belgia, Swiss dan Perancis. Status sosial mereka lebih tinggi dengan golongan lainnya yang ada.
• Golongan Asia Timur Asing, yaitu meliputi bangsa Cina, India, dan Arab. Mereka memiliki kedudukan sosial yang lebih tinggi dan istimewa dari kaum pribumi.
• Golongan Pribumi, yaitu kelompok mayoritas dan merupakan penduduk asli Indonesia. Kedudukannya adalah yang paling rendah (lapisan paling bawah).

Sistem pelapisan sosial pada masa kolonial meliputi :

• Golongan Penjajah dan terjajah

Golongan penajajah adalah golongan bangsa asing yang menguasai indonesia dan memiliki peran penting dalam menentukan arah kekuasaan dan menentukan jalannya pemerintah. Sedangkan golongan terjajah adalah golongan yang menjadi tempat penindasan dan kekerasan yang dilakukan oleh penjajah.

• Golongan majikan dan buruh

Golongan majikan terdiri dari para pengusaha swasta asing dan pemilik perusahaan. Sedangkan golongan buruh terdiri dari masyarakat yang bekerja pada perusahaan-perusahaan.

6.      Bidang Budaya

Makin meluasnya pengaruh kehidupan Barat dalam lingkungan kehidupan tradisional. Tata kehidupan Barat seperti cara bergaul, gaya hidup, cara berpakaian dan pendidikan mulai dikenal di kalangan atas atau istana.

Sementara itu, beberapa tradisi di lingkungan istana mulai luntur. Tradisi keagamaan rakyat pun mulai terancam pula. Di kalangan penguasa timbul kekhawatiran bahwa pengaruh kehidupan Barat mulai merusak nilai-nilai kehidupan tradisional. Tantangan yang kuat terutama dari kalangan pimpinan agama yang memandang kehidupan Barat bertentangan dengan norma-norma ajaran agama Islam. Orientasi keagamaan seperti ini, terdapat juga di kalangan para bangsawan dan pejabat-pejabat istana yang patuh kepada agama. Dalam suasana kritis, pandangan keagamaan ini dijadikan dasar ajakan untuk melakukan perlawanan.

Perubahan dalam berbagai segi kehidupan sebagai akibat makin meluasnya kolonialisme dan imperialisme di Indonesia menimbulkan kegelisahan, kekecewaan, dan kebencian yang meluas di kalangan rakyat Indonesia. Itulah sebabnya pada abad ke-19 muncul perlawanan-perlawanan besar di seluruh wilayah Indonesia.

7.      Kebijakan Pemerintah Kolonial terhadap Kehidupan Agama

Kedatangan bangsa-bangsa Eropa ke Indonesia berkaitan dengan penyebaran dua aliran besar agama yaitu, Kristen Katolik dan Kristen Protestan. Kedatangan agama Protestan di Indonesia dibawa oleh para Zending atau penyebar Protestan, terutama orang-orang Belanda yang tergabung dalam Nederlandsch Zendelings Genootschap (NZG).
Pada Masa Kolonial, pemerintah Belanda mengeluarkan kebijaksanaan yang menghambat perkembangan agama, terutama islam. Kebijakan di bidang sosial-budaya keagamaan dianggap tidak membahayakan kedudukan pemerintah kolonial. Akibat dari kebijakan pemerintah kolonial dalambidang keagamaan, terutama Islam, telah menimbulkan kebangkitan Islam yang ditandai dengan munculnya pemikiran-pemikiran pembaruan dalam Islam.

8.      Kedudukan dan Kehidupan Perempuan pada Masa Kolonial

Kedudukan kaum perempuan pada abad ke-19 masih rendah dibandingkan dengan kedudukan laki-laki. Keterlibatan kaum wanita dalam pergerakan nasional pada mulanya hanya berupa pergerakan sosial yang memperjuangkan kedudukan wanita dalam masyarakat.

Pergerakan emansipasi wanita dipelopori oleh R.A. Kartini, Dewi Sartika, Maria Walanda Maramis. Pada abad ke-19, tradisi pembelengguan perempuan masih cukup kuat. Menurut Wiriaatmadj, Tradisi pingitan tersebut lebih menonjol pada anak gadis dari golongan bangsawan atau priyayi.

Setelah dibukanya daerah perkebunan menurut sistem ekonomi kapitalis, kegiatan prostitusi di tempat itu makin marak. Penderitaan yang berat yang dialami kaum perempuan di perkebunan semakin diperkuat oleh diberlakukannya peraturan yang dijalankan oleh pemerintah kolonial Belanda.

Linda Crystanty menyatakan bahwa kedatangan para pria Eropa sebagai pemilik modal di daerah perkebunan yang tidak diikuti istri-istri mereka berpengaruh terhadap kehidupan perempuan pribumi di lingkungan perkebunan.

Melaluinyai, orang Eropa dapat lebih mudah mempelajari kebudayaan pribumi. Namun demikian, posisi mereka tetap rawan. Sepeningga tuannya, para nyai dihadapkan pada pilihan sulit. Menurut Cahyo Budi Utomo, secara biologis ada dua jenis gerakan perempuan pada masa-masa awal abad XX, yakni organisasi lokal kedaerahan dan organisai keagamaan.

Putri Mardiko merupakan organisasi keputrian tertua yang merupakan bagian dari Budi Utomo. Berdiri pada 1912. Tujuan : memberikan bantuan, bimbingan, dan penerangan pada gadis pribumi dalam menuntut pelajaran dan menyatakan pendapat di muka bumi.
Setalah Putri Mardiko berdiri, lahirlah berbagai organisasi perempuan, baik yang dibentuk sendiri oleh kaum perempuan maupun organisai yang beranggotakan kaum pria. Salah satu organisai keagamaan yang memerhatiakan masalah kedudukan perempuan adalah organisai Aisyiyah.

Menurut Sukanti Suryocondro dalam bukunya yang ditulis oleh T.O. Ihronmi yang berjudul Kajian Perempuan dalam Pembangunan (1995), organisai-organisasi tersebut bergerak dalam bidang sosial dan kultural, yaitu memperjuangkan nilai-nilai beru dalam kehidupan keluarga dan masyarakat.

BAB III

PENUTUP

A.    Kesimpulan

Pada makalah ini telah dijelaskan mengenai materi perubahan politik, ekonomi, demografi, sosial dan budaya. Dari makalah ini kita dapat mengetahui akibat kolonialisme yang terjadi di indonesia di berbagai bidang, yaitu politik, ekonomi, sosial, budaya, dan demografi. Tentunya kita menjadi tahu betapa menderitanya rakyat indonesia akibat kolonialsime. Sehingga dengan disusunya makalah ini diharapkan dapat menambah wawasan dan pengetahuan kita tentang bangsa indonesia. Jadi kita akan lebih mnghargai jasa pahlawan kita dan lebih mencintai indonesia.

B.     Kritik dan Saran

Menurut kami, materi sejarah wajib Indonesia sangat mudah dipahami. Tetapi akan lebih baik lagi apabila ditambahkan bidang-bidang lain dalam materi ini, sehingga siswa akan memeperoleh banyak pengetahuan.