MAKALAH Sistem dan dinamika demokrasi pancasila

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Demokrasi merupakan istilah politik yang berarti pemerintahan rakyat.

Dalam hal tersebut merupakan pengertian demokrasi itu sendiri dari sistem

pemerintahan  dimana  yang  diselenggarakan  dari  rakyat,  oleh  rakyat,  dan  untuk

rakyat,  serta  dari  sistem  sosial  dan  politik  dari  pemerintahan  dengan  kekuasaan

pemerintah  yang dibatasi mengenai hukum dan kebiasaan untuk melindungi hak

perorangan warga negara Indonesia.

Dari  semua  sistem  pemerintahan,  yang  bertahan  mulai  dari  era  reformasi

tahun 1998 adalah sistem pemerintahan demokrasi. Karena demokrasi merupakan

sistem negara yang dimana kewenangannya hanya berada di tangan rakyat,

sehingga suatu pemerintahan tidak mempunyai kewenangan penuh terhadap

keputusan pemerintahan.

Selain itu, demokrasi merupakan salah satu bentuk atau sistem mekanisme

pemerintahan  suatu  negara  sebagai  upaya  mewujudkan  kedaulatan  rakyat  atau

negara yang dijalankan oleh pemerintah. Semua warga negara  memiliki hak yang

setara atau hak yang adil dalam mengambil suatu keputusan yang dapat mengubah

kehidupan mereka.

Demokrasi  mengizinkan  warga  negara  berpartisipasi  baik  secara  langsung

atau melalui perwakilan dalam perumusan, pengembangan, dan pembuatan hukum.

 Demokrasi juga mencakup kondisi sosial, ekonomi, dan budaya yang

memungkinkan adanya praktik kebebasan politik secara bebas dan setara. Setiap

masyarakat  mencita-citakan  pembentukan  negara  demokrasi  yang  berwatak  anti

feodalisme dan anti imperialisme dengan tujuan membentuk masyarakat sosialisasi.

(http://alvinheadhunters.wordpress.com/2011/05/06/konsep-demokrasi/).

1.2 Tujuan

Adapun tujuan penulisan ini adalah selain untuk memenuhi tugas mata

pelajaran  Pendidikan  Pancasila  dan  Kewarganegaraan,  serta  Bahasa  Indonesia,

untuk menambah wawasan siswa untuk mengetahui lebih banyak mengenai Sistem

dan Dinamika Demokrasi Pancasila, dan semoga dapat bermanfaat bagi kita semua.

1.3 Manfaat

Manfaat  pembuatan  makalah  ini  adalah  menambah  wawasan  kita  tentang

Sistem dan Dinamika Demokrasi Pancasila, sebagai contoh untuk pembuatan

makalah  yang  baik  dan  benar  bagi  siswa  lainnya,  serta  menambah  referensi  di

perpustakaan daerah.

BAB II

PEMBAHASAN

2.1 Hakikat Demokrasi

 Demokrasi berasal dari dua kata dalam bahasa Yunani, yaitu demos yang

berarti rakyat, dan kratos/cratein yang berarti pemerintahan, sehingga dapat

diartikan sebagai pemerintahan rakyat.  Kata ini  kemudian diserap menjadi salah

satu kosakata dalam bahasa Inggris, yaitu democracy. Demokrasi merupakan istilah

politik yang berati pemerintahan rakyat. Hal tersebut bisa diartikan bahwa dalam

sebuah negara demokrasi kekuasaan tertinggi berada ditangan rakyat yang

dijalankan  langsung  oleh  mereka  atau  wakil-wakil  yang  mereka  pilih  di  bawah

sistem  pemilihan  bebas.  Kata  “pemerintahan  oleh  rakyat”  memiliki  konotasi  (1)

suatu  pemerintahan  yang  dipilih  oleh  rakyat  dan  (2)  suatu  pemerintahan  “oleh

rakyat biasa” (bukan oleh kaum bangsawan) bahkan (3) suatu pemerintahan oleh

rakyat  kecil  dan  miskin  (government  by  the  poor)  atau  yang  sering  diistilahkan

dengan “wong cilik”. (http://alvinheadhunters.wordpress.com/2011/05/06/konsep-

demokrasi/).

Dengan  demikian,  yang  penting  bagi  suatu  demokrasi  bukan  hanya  siapa

yang memilih pemimpin, tetapi juga cara dia memimpin. Sebab jika cara memimpin

negara tidak benar, baik karena rendahnya kualitas dan komitmen moral dari sang

pemimpin  itu  sendiri,  maupun  karena  budaya  masyarakat  setempat  yang  tidak

kondusif, maka demokrasi hanya berarti pemolesan dari tirani oleh kaum

bangsawan menjadi tirani oleh masyarakat bawah. Secara terminologi, banyak ahli

yang mengemukakan pengertian demokrasi, namun dasar demokrasi selalu

mengacu pada rakyat, yaitu:

a. Pelaksanaan kekuasaan negara ialah wakil rakyat yang terpilih karena

rakyat yakin segala kepentingannya akan diperhatikan.

b. Cara  melaksanakan  kekuasaan  negara  dengan  senantiasa  mengingat

kehendak rakyat dan memenuhi kehendak rakyat.

c. Batas kekuasaan negara demokrasi ditentukan dengan sebanyak

mungkin  memperoleh  hasil  yang diinginkan  oleh  rakyat  asal  tidak

menyimpang dasar demokrasi.

Pengertian  demokrasi  yang  sangat  popular  ialah  pemerintahan  dari  rakyat,

untuk rakyat, dan oleh rakyat. “Pemerintahan dari rakyat” artinya presiden,

gubernur,  bupati,  kepala  desa  pemimpin  politik  telah  dipilih  dan  mendapatkan

mandat dari rakyat sehingga mengemban kepentingan rakyat. “Pemerintahan oleh

rakyat” artinya negara dijalankan oleh rakyat melalui mandat sehingga rakyat

menjadi pengawas, yang dijalankan oleh rakyat. “Pemerintahan untuk

rakyat” artinya hasil dan kebijaksanaan diarahkan pada kesejahteraan  rakyat dan

atas dasar aspirasi rakyat. Jadi demokrasi adalah pemerintahan yang berdasarkan

kedaulatan rakyat.

Pemerintahan oleh rakyat berarti pemerintahan negara itu dijalankan oleh

rakyat.  Walaupun  dalam  praktiknya  pemerintahan  dijalankan  oleh  pemerintah,

orang-orang  dalam  pemerintah  tersebut  telah  dipilih  dan  mendapat  mandat  dari

rakyat.

Pemerintahan untuk rakyat merupakan pemerintah  yang menghasilkan dan

menjalankan kebijakan-kebijakan yang diarahkan untuk kepentingan dan

kesejahteraan  rakyat.  Jika  kebijakan  yang  dihasilkan  hanya  untuk  kepentingan

sekelompok orang dan tidak berdasarkan kepentingan rakyat, pemerintahan

tersebut bukan pemerintahan demokratis.

Negara yang menganut asas kedaulatan rakyat atau demokrasi memiliki ciri

sebagai berikut:

a. Adanya lembaga perwakilan rakyat yang mencerminkan kehendak

rakyat.

b. Adanya pemilihan umum yang bebas dan rahasia.

c. Adanya kekuasaan atau kedaulatan rakyat yang dilaksanakan oleh

lembaga yang bertugas mengawasi pemerintah.

d. Adanya susunan kekuasaan badan atau lembaga negara ditetapkan dalam

UUD negara. (Hartati, Setyani, 2011: 27).

Dalam penerapan di Negara Kesatuan Republik Indonesia demokrasi dapat

dipandang  sebagai  suatu  mekanisme  dan  cita-cita  hidup  berkelompok  yang  ada

dalam UUD 1945 yang disebut kerakyatan. Demokrasi dapat juga dipandang

sebagai pola hidup berkelompok dalam organisasi negara, sesuai dengan keinginan

orang-orang yang hidup dalam kelompok tersebut (demos).

Keinginan orang-orang yang ada dalam kelompok tersebut ditentukan oleh

pandangan  hidupnya  (weltanschaung),  falsafah  hidupnya  (filosofiche  Gronslag)

dan ideologi bangsa yang bersangkutan. Dengan demikian demokrasi atau

pemerintahan rakyat di Indonesia didasarkan pada nilai-nilai falsafah Pancasila atau

pemerintahan dari, oleh dan untuk rakyat berdasarkan sila-sila Pancasila.

Transformasi nilai-nilai Pancasila pada bentuk dan sistem pemerintahan merupakan

konsekuensi dan komitmen terhadap nilai-nilai Pancasila dan UUD 1945.

Berdasarkan  pemahaman  ini  maka  beberapa  pakar  Indonesia  memberikan

pengertian sebagai berikut :

a. Sri Soemantri mengatakan :

“Demokrasi Indonesia adalah kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat

kebijaksanaan  dalam  permusyawaratan/perwakilan  yang  mengandung

semangat ketuhanan Yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan

beradab, persatuan Indonesia dan keadilan sosial”.

b. Pamudji mengatakan :

“Demokrasi Indonesia adalah kerakyatan yang dipimpin oleh kebijaksaan

dalam permusyawaratan/perwakilan yang berketuhanan Yang Maha Esa

yang berprikemanusian yang berkeadilan sosial bagi seluruh rakyat

Indonesia”.

Prinsip dalam demokrasi Pancasila sedikit berbeda dengan prinsip demokrasi

:

secara universal. Ciri Demokrasi Pancasila

a. Pemerintah dijalankan berdasarkan konstitusi

b. Adanya pemilu secara berkesinambungan

c. Adanya peran-peran kelompok kepentingan

d. Adanya penghargaan atas HAM serta perlindungan hak minoritas.

(http://adityawiryatama.blogspot.co.id/2014/12/makalah-pkn-dinamika-

pelaksanaan.html).

Demokrasi Pancasila merupakan kompetisi berbagai ide dan cara untuk

menyelesaikan masalah. Ide-ide yang paling baik akan diterima, bukan berdasarkan

suara terbanyak.

Demokrasi Pancasila merupakan demokrasi konstitusional dengan

mekanisme kedaulatan rakyat dalam penyelenggaraan negara dan penyelengaraan

pemerintahan berdasarkan konstitusi, yaitu Undang-Undang Dasar 1945. Sebagai

demokrasi pancasila terikat dengan UUD 1945 dan pelaksanaannya harus sesuai

dengan UUD 1945.

Untuk melihat rumusan-rumusan tersebut dalam tatanan praktis dapat

dicermati dalam gagasan demokrasi mengalir seperti lahirnya konsep konsep

demokrasi dari para tokoh republik Indonesia, Soekarno Hatta, M. Natsir, Sharir

dan kemudian dalam kehidupan berbangsa dan bernegara yang perkembangannya

dapat dirasakan pada 2 tahapan, yaitu:

Pada tahapan pra kemerdekaan pemahaman demokrasi belum dapat diartikan

sebagai  wujud  pemerintahan  rakyat  karena  saat  itu  belum  ada  negara,  tentunya

belum ada juga pemerintahan, namun pemahaman demokrasi saat itu adalah semua

orang sebagai komponen bangsa semua berkumpul untuk memperbincangkan

bagaimana baiknya dalam menyiapkan pembentukan negara secara rill, yaitu

penyiapan anggaran dasar atau UUD, penyiapan sistem pemerintahan yang harus

dijalankan, bagaimana bentuknya, siapa yang akan menjadi kepala dan wakil kepala

pemerintahan, kesepakatan dalam musyawarah dengan modal semangat

kebangsaan ingin mempunyai negara, hasilnya adalah rumusan yang tertera dalam

UUD 1945.

Sementara itu perkembangan demokrasi pasca kemerdekaan telah mengalami

pasang surut (fluktuasi) dari masa kemerdekaan sampai saat ini. Sebenarnya sistem

demokrasi  yang  dibutuhkan  oleh  bangsa  Indonesia  adalah  rumusan  “mekanisme

hidup berkelompok, bermasyarakat, berbangsa dan bernegara yang dapat menjawab

keanekaragaman suku adat-istiadat, bahasa dan agama dan keanekaragaman

kehendak” atau kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam

permusyawaratan perwakilan dan ini hanya akan dapat dilaksanakan apabila rakyat

ini:

a. Memiliki kesadaran bermasyarakat, berbangsa, bernegara, dan rasa

nasionalisme yang tinggi.

b. Memiliki kebesaran jiwa dan sportif.

c. Konstitusional.

d. Terjamin keamanan.

e. Bebas dari campur tangan asing.

f. Sadar akan adanya perbedaan.

Dengan demikian bahwa pemahaman konsep demokrasi pada pra

kemerdekaan adalah bermusyawrah sebagai mekanisme kehidupan dari

keanekaragaman kehendak atau aspirasi komponen bangsa.

Demokrasi memiliki sebuah pilar, yaitu prinsip trias politica yang membagi

ketiga  kekuasaan  politik  luar  negara  (eksekutif,  yudikatif,  dan  legislatif)  untuk

diwujudkan dalam tiga jenis lembaga negara yang saling lepas (independen) dan

berada dalam peringkat yang sejajar satu sama lain. Kesejajaran dan independensi

ketiga  jenis  lembaga  negara  ini  diperlukan  agar  ketiga  lembaga  negara  ini  bisa

saling mengawasi dan saling mengontrol berdasarkan prinsip checks and balances

(pengawasan dan perimbangan). (Sodeli, Lubis, 2014: 62).

2.2     Penerapan Dinamika Demokrasi Pancasila

Dalam  penerapan  dinamika  demokrasi  Pancasila  ini  mempunyai  prinsip-

prinsip tersendiri  dari  demokrasi Pancasila.  Prinsip-prinsip demokrasi tersebut

antara lain:

a. Demokrasi yang Berketuhanan Yang Maha Esa.

b. Demokrasi dengan kecerdasan.

c. Demokrasi yang berkedaulatan rakyat.

d. Demokrasi dengan rule of law, yaitu kekuasaan negara Republik

Indonesia  itu  harus  mengandung,  melindungi,  serta  mengembangkan

kebenaran hukum (legal truth). Kekuasaan negara itu memberikan

keadilan hukum (legal justice). Kekuasaan negara itu menjamin

kepastian hukum (legal security). Kekuasaan negara itu

mengembangkan manfaat atau kepentingan hukum (legal interest).

e. Demokrasi dengan pemisahan kekuasaan negara.

f. Demokrasi dengan hak asasi manusia

g. Demokrasi dengan pengadilan yang merdeka.

h. Demokrasi dengan otonomi daerah.

i. Demokrasi dengan kemakmuran.

j. Demokrasi yang berkeadilan sosial.

Karakter utama demokrasi Pancasila adalah sila keempat, yaitu “Kerakyatan

yang dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan dalam permusyawaratan / perwakilan”.

Inti dari demokrasi adalah kedaulatan rakyat, artinya rakyat mempunyai kekuasaan

penuh  untuk  mengelola  negara,  sehingga  kemajuan  sebuah  negara  merupakan

tanggung  jawab  seluruh  rakyatnya.  Oleh  karena  itu,  dalam  negara  demokratis,

setiap rakyat atau warga negara berkewajiban untuk:

a.  Menghargai dan menjunjung tinggi hukum.

b.  Menjunjung tinggi ideologi dan konstitusi negara.

c.  Mengutamakan kepentingan negara

d.  Ikut serta dalam berbagai bentuk kegiatan politik.

e.  Mengisi kemerdekaan dan aktif dalam pembangunan.

Demokrasi Pancasila mengandung beberapa nilai moral yang bersumber dari

Pancasila, yaitu:

a. Persamaan bagi seluruh rakyat Indonesia.

b. Keseimbangan antara hak dan kewajiban.

c. Pelaksanaan kebebasan yang dipertanggungjawabkan secara moral kepada

Tuhan Yang Maha Esa, diri sendiri dan orang lain.

d. Mewujudkan rasa keadilan sosial.

e. Pengambilan keputusan dengan musyawarah mufakat.

f. Mengutamakan persatuan nasional dan kekeluargaan.

g. Menjunjung tinggi tujuan dan cita-cita nasional.

Demokrasi Pancasila merupakan demokrasi konstitusional dengan

mekanisme kedaulatan rakyat dalam penyelenggaraan negara dan penyelengaraan

pemerintahan berdasarkan konstitusi, yaitu Undang-Undang Dasar 1945. Sebagai

demokrasi Pancasila terikat dengan UUD 1945 dan pelaksanaannya harus sesuai

dengan UUD 1945.

Ciri – ciri demokrasi Pancasila :

a. Kedaulatan ada di tangan rakyat.

b. Selalu berdasarkan kekeluargaan dan gotong royong.

c. Cara pengambilan keputusan secara musyawarah untuk mencapai

mufakat.

d. Tidak kenal adanya partai pemerintahan dan partai oposisi.

e. Diakui keselarasan antara hak dan kewajiban.

f. Menghargai hak asasi manusia.

g. Ketidaksetujuan terhadap kebijaksanaan pemerintah dinyatakan dan

disalurkan melalui wakil–wakil rakyat. Tidak menghendaki adanya

demonstrasi dan pemogokan karena merugikan semua pihak.

h. Tidak menganut sistem monopartai.

i. Pemilu dilaksanakan secara luber.

j. Mengandung sistem mengambang.

k. Tidak kenal adanya diktator, mayoritas, dan tirani minoritas.

e. Mendahulukan kepentingan rakyat atau kepentingan umum.

(http://adityawiryatama.blogspot.co.id/2014/12/makalah-pkn-dinamika-

pelaksanaan.html).

Sistem pemerintahan Demokrasi Pancasila sebagai berikut:

a. Indonesia ialah negara yang berdasarkan hukum.

b. Indonesia menganut sistem konstitusional.

c. Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) sebagai pemegang kekuasaan

negara yang tertinggi.

d. Presiden adalah penyelenggara pemerintah yang tertinggi di bawah

Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR).

e. Pengawasan Dewan Perwakilah Rakyat (DPR).

f. Menteri Negara adalah pembantu presiden, Menteri Negara tidak

bertanggung jawab kepada DPR.

g. Kekuasaan  Kepala  Negara  tidak  tak  terbatas.  (http://adityawiryatama.

blogspot.co.id).

Demokrasi pancasila mempunyai beberapa pengertian sebagai berikut:

a. Demokrasi Pancasila adalah demokrasi yang berdasarkan kekeluargaan

dan  gotong  royong yang  ditujukan  kepada  kesejahteraan  rakyat,  yang

mengandung unsur-unsur berkesadaran religius, berdasarkan kebenaran

dan budi pekerti luhur, kepribadian Indonesia yang berkesinambungan.

b. Dalam demokrasi Pancasila, sistem pengorganisasian negara di lakukan

oleh rakyat sendiri atau dengan persetujuan rakyat.

c. Dalam  demokrasi  Pancasila  kebebasan  individu  tidak  bersifat  mutlak,

tetapi harus diselarasaskan dengan tanggung jawab sosial.

d. Dalam demokrasi, keuniversalan cita-cita demokrasi dipadukan dengan

cita-cita hidup bangsa indonesia yang dijiwai oleh semangat.

e. Kekeluargaan, sehingga tidak ada dominasi mayoritas dan minoritas.

Demokrasi  Pancasila  pada  intinya  merupakan  demokrasi  yang  didasarkan

pada Pancasila, yakni yang didasarkan pada lima sila, yaitu sebagai berikut:

a. Sila ketuhanan

b. Sila kemanusiaan

c. Sila persatuan

d. Sila kedaulatan rakyat

Unsur  utama  dari  demokrasi  Indonesia  yang  berdasarkan  pada  pancasila

adalah adanya  prinsip  “musyawarah”.  Kata  musyawarah  sendiri  awal mulanya

sendiri tersebut dalam sila ke empat dari Pancasila, yang secara lengkap berbunyi

“kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam

permusyawaratan/perwakilan”.  Inti  dari  musyawarah adalah  “win-win  solution”

artinya dengan prinsip musyawarah tersebut, diharapkan dapat memuaskan semua

pihak  yang  berbeda  pendapat,  suatu  harapan  yang  sebenarnya  sangat  sulit  dapat

diwujudkan dalam praktek berbangsa dan bernegara. Yang lebih realistis

justru pelaksanaan voting berdasarkan metode one man one vote yang

menghasilkan konsep win lose solution berdasarkan konsep zero sum game,

meskipun tidak selamanya berarti pemenang ambil semua (the winner takes all).

Di samping itu, prinsip musyawarah ini sering disalah artikan dalam

praktik. Misalnya semasa Indonesia dibawah rezim pemerintahan Presiden

Soeharto, prinsip ini lebih sering diartikan sebagai pemaksaan kehendak dari pihak

yang kuat/yang punya kuasa terhadap pihak yang lemah. Atau penggunaan prinsip

musyawarah sebagai lawan dari prinsip voting suara, padahal voting suara

berdasarkan one man one vote merupakan inti dan metode pengambilan keputusan

satu-satunya yang paling reasonable dari konsep demokrasi itu.

Penjelmaan  konsep  demokrasi  pancasila  dalam  kehidupan  berbangsa  dan

bernegara menjadi kabur dikarenakan beberapa hal, terutama karena sangat

sumirnya penjabaran demokrasi Pancasila di dalam UUD 1945. Seperti pada masa

orde Presiden Soekarno dan orde Presiden Soeharto, terjadi berbagai

penyimpangan  terhadap  prinsip  kebebasan berbicara,  suatu  penyimpangan  yang

bahkan sering kali dilembagakan. Karena itu, tidak mengherankan jika pada saat itu

banyak  surat  kabar  dan  majalah  yang  dibreidel,  siaran  televisi dan  radio  yang

dikontrol dengan ketat, dan orang yang bicara vokal dikirim kepenjara atau bahkan

dihilangkan (dibunuh), hanya karena berbeda pandangan dengan pemerintah.

Menurut Azyumardi Azra, agar sistem demokrasi di Indonesia menjadi lebih

mendekati demokrasi dalam  arti yang  benar,  diperlukan  beberapa  perombakan

dalam berbangsa dan bernegara, yaitu diperlukan perombakan-perombakan sebagai

berikut:

a. Perombakan  sistem  (constitutional  reforms),  yang  berisikan  perumusan

kembali falsafah, kerangka dasar, dan perangkat legal sistem politik.

b. Perombakan kelembagaan yang menyangkut dengan pengembangan dan

pemberdayaan (institutional reforms and empowerment) terhadap

lembaga-lembaga politik.

c. Perombakan kultur politik kearah yang lebih demokratis.

2.2.1 Prinsip pokok demokrasi pancasila

Prinsip  merupakan  kebenaran  pokok/dasar  orang  berpikir,  bertindak

dan  lain  sebagainya. Dalam  menjalankan  prinsip-prinsip  demokrasi  secara

umum terdapat 2 (dua) landasan pokok yang menjadi dasar yang merupakan

syarat  mutlak  untuk  diketahui  oleh  setiap  orang  yang  menjadi pemimpin

negara, rakyat, masyarakat, organisasi partai, dan keluarga, yaitu:

a. Suatu negara itu milik seluruh rakyatnya, jadi bukan milik

perorangan atau milik suatu keluarga/golongan/partai dan bukan

pula milik penguasa negara.

b.  Siapapun  yang  menjadi  pemegang  kekuasaan  negara,  prinsipnya

adalah  selaku  pengurus rakyat,  harus  bisa  bersikap  dan  bertindak

adil terhadap rakyatnya, dan sekaligus pelaku pelayanan rakyat,

yaitu  tidak  boleh  bertindak  zalim  kepada  tuannya, yaitu  rakyat.

(http://thynaituthya.wordpress.com/2013/11/23/makalah-pkn-

tentang-demokrasi-indonesia/).

Adapun prinsip pokok demokrasi Pancasila adalah sebagai berikut:

a. Pemerintahan  berdasarkan  hukum, dalam  penjelasan  UUD  1945

dikatakan:

1. Indonesia ialah negara berdasarkan hukum (rechtstaat) dan tidak

berdasarkan kekuasaan belaka (machtstaat).

2. Pemerintah berdasrkan atas sistem konstitusi (hukum dasar) tidak

bersifat absolutisme (kekuasaan tidak terbatas).

3. Kekuasan tertinggi berada di MPR.

b. Perlindungan terhadap hak asasi.

c. Pengambilan keputusan atas hak musyawarah.

d. Peradilan yang merdeka berarti badan peradilan merupakan badan

yang merdeka.

e. Adanya partai politik dan organisasi sosial politik karena berfungsi

untuk menyalurkan aspirasi rakyat.

f. Pelaksanaan pemilihan umum.

g. Kedaulatan  ada  ditangan  rakyat  dan  dilakukan  sepenuhnya  oleh

MPR (pasal 1 ayat 2 UUD 1945).

h. Keseimbangan antara hak dan kewajiban.

i. Pelaksanaan kebebasan yang bertanggung jawab secara moral

kepada Tuhan Yang Maha Esa, diri sendiri, masyarakat, dan negara

ataupun orang lain.

j. Menjunjung tinggi tujuan dan cita-cita.

2.2.2 Sitem pemerintahan demokrasi Pancasila

Landasan formal dari periode Republik Indonesia III ialah Pancasila,

UUD  1945  serta ketetapan-ketetapan  MPRS.  Sedangkan  sistem  demokrasi

Pancasila  menurut  prinsip-prinsip yang  terkandung  didalam  batang  tubuh

UUD 1945 berdasarkan tujuh sendi pokok, yaitu sebagai berikut:

a. Adalah negara yang berdasarkan hukum.

Negara Indonesia bedasarkan hukum, tidak berdasarkan atas

kekuasaan belaka. Hal ini mengandung arti bahwa baik pemerintah

maupun lembaga-lembaga lain dalam melaksanakan tindakan apapun harus dilandasi dengan hukum dan tindakanya terhadap rakyat harus ada landasan hukumnya.

b. Indonesia menganut sitem konstitusional.

Pemerintah berdasarkan sistem konstitusional (hukum dasar) dan

tidak bersifat absolutisme (kekuasaan yang mutlak tidak terbatas).

Sistem konstitusional ini lebih menegaskan bahwa pemerintah

dalam melaksanakan tugasnya dikendalikan atau dibatasi oleh

ketentuan konstitusi, disamping oleh ketentuan hukum yang

lainnya yang merupakan pokok konstitusi, seperti TAP MPR dan

undang-undang.

c. Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) sebagai pemegang

kekuasan rakyat tertinggi

Seperti  telah  disebutkan  pada  pasal  1  ayat  2  UUD  1945  pada

halaman terdahulu, bahwa (kekuasaan negara tertinggi) ada

ditangan rakyat dan dilakukan sepenuhnya oleh MPR. Dengan

demikian, MPR adalah lembaga tertinggi sebagai penjelmaan

seluruh rakyat Indonesia.

d. Presiden adalah penyelenggaraan pemerintah yang tinggi dibawah Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR).

Di bawah MPR, presiden ialah penyelenggara pemerintah negara

tertinggi. Presiden selain diangkat oleh majelis juga harus tunduk

dan bertanggung jawab kepada majelis.

e. Pengawas Dewan Perwakilan Rakyat (DPR).

Presiden tidak bertanggung jawab kepada DPR, tetapi DPR

mengawasi pelaksanaan mandat (kekuasaan pemerintah) yang

dipegang oleh presiden dan DPR harus saling bekerjasama dalam

pembentukan undang-undang termasuk APBN.

f. Menteri  negara  adalah  pembantu  presiden,  menteri  negara  tidak

bertanggung jawab terhadap DPR.

Presiden memiliki kewenangan untuk mengangkat dan

memberhentikan  menteri  negara. Menteri  ini  tidak  bertanggung

jawab kepada DPR, tetapi kepada presiden. Berdasarkan

hal tersebut, berarti sistem kabinet kita adalah

kepresidenan/presidentil.

g. Kekuasaan negara tidak tak terbatas.

Kepala  negara  tidak  bertanggunag  jawab  kepada  DPR,  tetapi  ia

bukan diktator, artinya kekuasaan tidak tak terbatas. Ia harus

memperhatikan sungguh-sungguh suara DPR.

2.3 Membangun Kehidupan yang Demokratis di Indonesia

Dalam perjalanan sejarah ketatanegaraan negara kita, semua konstitusi yang

pernah berlaku menganut prinsip demokrasi. Hal ini dapat dilihat misalnya:

a. Dalam Pasal 1 ayat (2) UUD 1945 (sebelum diamandemen)

berbunyi “Kedaulatan adalah di tangan rakyat, dan dilakukan oleh

Majelis Permusyawaratan Rakyat”.

b.    Dalam Pasal 1 ayat (2) UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945

(setelah  diamandemen)  berbunyi “Kedaulatan  berada  di  tangan  rakyat

dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar”.

c.    Dalam konstitusi Republik Indonesia Serikat, Pasal 1:

1. Ayat  (1)  berbunyi “Republik  Indonesia Serikat yang  merdeka  dan

berdaulat ialah suatu negara hukum yang demokrasi dan berbentuk

federasi”

2. Ayat (2) berbunyi “Kekuasaan kedaulatan Republik Indonesia

Serikat dilakukan oleh pemerintah bersama-sama Dewan

Perwakilan Rakyat dan Senat”

d.    Dalam UUDS 1950 Pasal 1:

1. Ayat (1) berbunyi “ Republik Indonesia yang merdeka dan berdaulat

ialah suatu negara hukum yang demokratis dan berbentuk kesatuan”.

2. Ayat  (2)  berbunyi “Kedaulatan  Republik  Indonesia adalah  ditangan

rakyat dan dilakukan oleh pemerintah bersama-sama dengan Dewan

Perwakilan rakyat”.

2.3.1. Pentingnya Kehidupan yang Demokratis

Pada  hakikatnya  sebuah  negara  dapat  disebut  sebagai  negara  yang

demokratis, apabila di dalam pemerintahan tersebut rakyat memiliki

persamaan di depan hukum, memiliki kesempatan untuk berpartisipasi dalam

pembuatan keputusan, dan memperoleh pendapatan yang layak karena terjadi

distribusi pendapatan yang adil, serta memiliki kekebasan yang bertanggung

jawab.

2.3.2. Perilaku yang Mendukung Tegaknya Nilai-nilai Demokrasi

a. Membiasakan  diri  untuk  berbuat  sesuai  dengan  aturan  main  atau

hukum yang berlaku.

b. Membiasakan diri bertindak demokratis dalam segala hal.

c. Membiasakan diri menyelesaikan persoalan dengan musyawarah.

d. Membiasakan diri mengadakan perubahan secara damai tidak

dengan kekerasan.

e. Membiasakan diri untuk memilih pemimpin–pemimpin melalui

cara–cara yang demokratis.

f. Selalu menggunakan akal sehat dan hati nurani luhur dalam

musyawarah.

g. Selalu mempertanggungjawabkan hasil keputusan musyawarah baik

kepada  Tuhan  Yang  Maha  Esa,  masyarakat,  bangsa,  dan  negara

bahkan secara pribadi.

h. Menuntut hak setelah melaksanakan kewajiban.

i. Menggunakan kebebasan dengan rasa tanggung jawab.

j. Mau menghormati hak orang lain dalam menyampaikan pendapat.

k. Membiasakan diri memberikan kritik yang bersifat membangun.

2.3.3  Demokrasi pada Periode 1945-1949

Maklumat pemerintah tanggal 1 November 1945, 3 November 1945, 14

November  1945,  pada  masa  ini  mengindikasikan  keinginan  kuat  dari  para

pemimpin negara untuk membentuk pemerintahan demokraris. Memiliki

rekruitmen politik, dengan maklumat wakil presiden, memungkinkan

terbentuknya sejumlah partai politik yang menjadi peletak dasar bagi sistem

kepartaian. Pemilu pada  periode ini belum dapat  dilaksanakan. Periode ini

memberikan hak-hak politik secara menyeluruh.

2.3.4  Demokrasi pada periode 1945-1950

Demokrasi pada masa dikenal dengan sebutan demokrasi perlementer.

Sistem parlementer  yang  dimulai  berlaku  sebulan  sesudah  kemerdekaan  di

proklamirkan dan diperkuat dalam UUD 1945 dan 1950, karena kurang cocok

untuk Indonesia.

Persatuan yang dapat digalang selama menghadapi musuh bersama dan

tidak dapat dibina menjadi kekuatan konstuktif sesudah kemerdekaan

tercapai karenah lemahnya benih-benih demokrasi sistem perlementer

memberi peluang untuk dominasi partai politik dan Dewan Perwakilan

Rakyat.

Kekuatan  sosial  politik  yang  memperoleh  saluran  dan  tempat  yang

realitas  dalam kontelasi  politik,  padahal  merupakan  kekuatan  yang  paling

penting  yaitu  seorang  presiden yang  tidak  mau  bertindak  sebagai  “Rubber

stamp president”.

2.3.5  Demokrasi pada periode 1950-1965

Ciri-ciri periode ini adalah dominasi dari presiden. Terbatasnya peranan

partai politik, berkembangnya pengaruh komunis meluasnya peranan ABRI

sebagai unsur sosial politik. Demokrasi terpimpin ini telah menyimpang dari

demokrasi konstitusional dan lebih menampilkan beberapa aspek dari

demokrasi rakyat. Masa ini ditandai dengan dominasi presiden, terbatasnya

peran partai politik, perkembangan pengaruh komunis dan peran

ABRI sebagai unsur sosial-politik semakin meluas.

2.3.6  Demokrasi pada periode 1965-1998

Perkembangan  demokrasi  di  negara  kita  di  tentukan  batas-batasnya

tidak hanya oleh keadaan sosial, kulturia, geografis dan ekonomi, tetapi juga

oleh penelitian kita mengenai pengalaman pada  masa lampau telah sampai

titik  mana  pada  didasari  bahwa  badan  eksekutif yang  tidak  kuat  dan  tidak

continue tidak akan memerintah secara efektif sekalipun ekonominya teratur

dan sehat, tetapi kita menyadari pula bahwa badan eksekutif yang kuat tetapi

tidak “committed” kepada sesuatu program pembangunan malah

mendapatkan kebobrokan  ekonomi  karena  kekuasaan  yang  dimilikinya  di

sia-siakan untuk tujuan yang ada pada hakikatnya merugikan rakyat.

Dengan demikian secara umum dapat dijelaskan bahwa watak

demokrasi Pancasila tidak berbeda dengan demokrasi pada umumnya.

Karena demokrasi Pancasila memandang kedaulatan rakyat sebagai inti dari

sistem  demokrasi.  (http://thynaituthya.wordpress.com/2013/11/23/makalah-

pkn-tentang-demokrasi-indonesia/).

Inti  dari  Demokrasi  Pancasila  adalah  demokrasi  yang  berlandaskan

Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah kebikjaksanaan dalam

permusyawaratan/perwakilan.  Oleh  karena  itu,  setiap  warga  negara,  harus

memperhatikan hal-hal berikut:

a. Tidak boleh memaksakan kehendak kepada orang lain.

b. Mengutamakan  musyawarah  dalam  mengambil  keputusan  untuk

kepentingan bersama.

c. Musyawarah untuk mencapai mufakat diliputi oleh semangat

kekeluargaan.

d. Menghormati dan menjunjung tinggi setiap keputusan yang dicapai

sebagai hasil musyawarah.

e. Dengan iktikad yang baik dan rasa tanggung jawab menerima dan

melaksanakan hasil keputusan musyawarah.

f. Di  dalam  musyawarah  diutamakan  kepentingan  bersama  di  atas

kepentingan pribadi dan golongan.

g. Musyawarah dilakukan dengan akal sehat dan sesuai dengan hati

nurani yang luhur.

h. Keputusan yang diambil harus dapat dipertanggungjawabkan

secara  moral  kepada  Tuhan  Yang  Maha  Esa,  menjunjung  tinggi

harkat  dan  martabat  manusia,  nilai-nilai  kebenaran  dan  keadilan

mengutamakan persatuan dan kesatuan demi kepentingan bersama.

i. Memberikan kepercayaan kepada wakil-wakil yang dipercayai

untuk melaksanakan permusyawaratan. (Sodeli, Lubis, 2017: 61).

2.4    Demokrasi pada periode 1998-sekarang

Sukses  atau  gagalnya  suatu  transisi  demokrasi  sangat  bergantung  pada  4

faktor kunci yaitu:

a. Komposisi elite politik

b. Desain institusi politik

c. Kultur politik atau perubahan sikap terhadap politik dikalangan elite dan

non elite

d. Peran civil society (masyarakat madani).

Ke-4 faktor itu harus dijalan secara sinergis dan berkelanjutan

untuk mengonsolodasi demokrasi. Pengalaman negara yang sudah demokrasi

established memperlihatkan bahwa institusi-institusi demokrasi bisa tetap

berfungsi walaupun pemilihanya kecil.

Harapan  lain  dalam  suksesnya  transaksi demokrasi Indonesia  mungkin

adalah pada peran civil society (masyarakat madani) untuk mengurangi polaritas

politik dan menciptakan kultur toleransi, trabsaksi demokrasi selalu dimulai dengan

jatuhnya pemerintahan otoriter, sedangkan panjang pendeknya maka transisi

tergantung pada kemampuan rezim demokrasi baru mengatasi masalah tradisional

yang menghadang.

Secara historis, semakin berhasil suatu rezim dalam menyediakan apa yang

diinginkan    rakyat.  (http://adityawiryatama.blogspot.co.id/2014/12/makalah-pkn-

dinamika-pelaksanaan.html)

BAB III

PENUTUP

3.1 Kesimpulan

Dari  pembahasaan  sebelumnya  dapat  disimpulkan  bahwa  kata  demokrasi  merujuk kepada konsep kehidupan negara atau masyarakat, dimana warga negara dewasa  turut berpartisipasi dalam  pemerintahan  melalui  wakilnya yang  diplih melalui pemilu. Pemerintahan di negara demokrasi juga mendorong dan menjamin kemerdekaan  berbicara,  beragarna,  berpendapat,  berserikat  setiap  warga  negara, menegakan rule  of  law,  adanya  pemerintahan  menghormati  hak-hak  kelompok minoritas; dan masyarakat warga negara memberi peluang yang sama untuk mendapatkan kehidupan yang layak.

Demokrasi secara umum merupakan sistem pemerintahan yang segenap rakyat turut serta memerintah dengan perantara wakil-wakilnya. Namun ada juga yang menyatakan suatu sistem politik yang dimana kebijakan umum ditentukan atas dasar  mayoritas  oleh  wakil-wakil  yang  diawasi  secara  efektif  oleh  rakyat  dalam pemilihan-pemilihan  berkala  yang  didasarkan  atas  prinsip  kesamaan  politik  dan diselenggarakan dalam suasana terjaminnya kebebasan politik. Dalam demokrasi kebijakan rakyat menjadi prioritas suatu sistem, di Indonesia sistem demokrasi  yang digunakan  adalah demokrasi  Pancasila  dengan mengedepankan adanya prinsip musyawarah. Dengan bermusyawarah diharapkan dapat memuaskan semua pihak yang berbeda pendapat, suatu harapan yang sebenarnya sangat sulit dapat diwujudkan dalam praktik berbangsa dan bernegara.  Demokrasi dapat memberi manfaat dalam kehidupan masyarakat yang  demokratis, yaitu kesetaraan sebagai warga negara, memenuhi kebutuhan- kebutuhan umum, pluralisme dan kompromi, menjamin hak-hak dasar, dan

pembaruan kehidupan sosial.

Untuk menumbuhkan keyakinan akan baiknya sistem demokrasi, maka harus ada  pola  perilaku  yang  menjadi  tuntunan  atau  norma  nilai-nilai  demokrasi  yang diyakini masyarakat. Nilai-nilai dan demokrasi membutuhkan hal-hal diantaranya kesadaran  akan  prularisme,  sikap  yang  jujur  dan  pikiran  yang  sehat.  Demokrasi membutuhkan kerjasama antarwarga masyarakat dan sikap serta itikad baik, demokrasi membutuhkan sikap kedewasaan. Demokrasi membutuhkan pertimbangan moral (http://adityawiryatama.blogspot.co.id/2014/12/makalah-pkn-

dinamika-pelaksanaan.html).

3.2 Saran

Di Indonesia, demokrasi bukan hanya sebagai system pemerintahan namun kini telah menjadi salah satu sistem politik. Salah satu pemilu  yang krusial atau penting dalam ketatanegaraan Indonesia adalah pemilu untuk memilih wakil rakyat yang akan duduk dalam parlemen, yang biasa kita kenal dengan sebutan Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD dan DPRD. Setelah terpilih menjadi anggota parlemen, para konstituen tersebut pada hakikatnya adalah bekerja untuk rakyat secara menyeluruh.  Itulah  yang  dinamakan  dengan  dari  rakyat,  oleh  rakyat,  dan  untuk rakyat. Untukitu,diharapkan peran serta masyarakat dalam mengontrol jalannya

pemerintahan agar terciptanya Indonesia yang lebih baik

DAFTAR PUSTAKA

Adityawrytama. 2014. Dinamika Pelaksanaan Demokrasi di Indonesia.

http://adityawiryatama.blogspot.co.id/2014/12/makalah-pkn-dinamika-

pelaksanaan.html.

Alvin. 2011. Konsep Demokrasi.

http://alvinheadhunters.wordpress.com/2011/05/06/konsep-demokrasi/.

http://www.mrofiudin29.com/2017/08/pkn-kelas-11-menelusuri-

dinamika.html.

Rochimudin.2017. Media dan Sistem Dinamika Demokrasi.

http://belajarnegara.blogspot.co.id/2017/05/media-sistem-dan-dinamika-

demokrasi.html.