MAKALAH TENTANG ADMINISTRASI PERKANTORAN

 

KATA PENGANTAR

 

 

Segala puji bagi Allah yang telah memberikan kita Rahmat, Karunia serta Rizkinya sehingga penulis menyelesaikan makalah ini dengan baik. Shalawat dan salam semoga terlimpah curahkan kepada baginda tercinta yakni nabi Muhammad SAW, kepada para keluarganya, sahabatnya serta mukminin mukminat hingga hari kiamat nanti.

Adapun makalah yang penulis susun adalah tentang Administrasi Perkantoran. Penulis menyadari bahwa masih terdapat banyak kekurangan pada makalah ini. Untuk itu saran maupun kritik yang bersifat membangun akan penulis terima demi kesempurnaan penyusunan dimasa yang akan datang.

Semoga makalah ini dapat memberikan wawasan yang lebih luas kepada pembaca. Walaupun makalah ini memiliki kelebihan dan kekurangan. Saya mohon untuk saran dan kritiknya. Terima kasih. 

 

 

Pangandaran, 20 Desember 2020

 

 

 

Penulis

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DAFTAR ISI

 

 

KATA PENGANTAR....................................................................................... i

DAFTAR ISI...................................................................................................... ii

BAB I PENDAHULUAN................................................................................. 1

A.  Latar Belakang................................................................................. 1

B.  Rumusan Masalah............................................................................ 2

C.  Tujuan.............................................................................................. 3

BAB II PEMBAHASAN................................................................................... 4

A.Pengertian Pelayanan Kesehatan...................................................... 4

B.Tujuan Pelayanan Kesehatan............................................................ 4

C.Bentuk Pelayanan Kesehatan............................................................ 5

D.Perbedaan Pelayanan Kesehatan Dokter dan Pelayanan

   Kesehatan Masyarakat....................................................................... 6

E.Syarat Pokok Pelayanan Kesehatan.................................................. 7

F.Sistem Rujukan.................................................................................. 7

G.Puskesmas......................................................................................... 8

BAB III PENUTUP........................................................................................... 11

A. Kesimpulan...................................................................................... 11

B. Saran................................................................................................ 11

DAFTAR PUSTAKA........................................................................................ 12

 

BAB I

PENDAHULUAN

 

A.           Latar Belakang

Administrasi perkantoran adalah suatu kegiatan administratif yang dilakukan dalam organisasi kantor dengan menggunakan alat-alat atau fasilitas yang ada dalam kantor yang bersangkutan. Administrasi perkantoran merupakan sub sistem dalam organisasi kantor yang berfungsi sebagai pendukung utama upaya pencapaian tujuan organisasi secara keseluruhan dalam bentuk pelayanan ke dalam dan ke luar organisasi.

Administrasi perkantoran berbeda dengan tata-usaha perkantoran. Faktor pembedanya adalah jenis kegiatan dan luas lingkup unit kerja sebagai tempat pelaksanaan kegiatan. Tata usaha perkantoran adalah suatu kegiatan yang merupakan bagian dari administrasi perkantoran, yang bergerak di setiap bagian yang paling kecil dari suatu organisasi kantor, dengan sebutan tata-usaha, pada umumnya melibatkan pegawai rendah melalui keterampilannya. Namun keduanya mempunyai peran sama dalam hal pelayanan yaitu:

1.      Pelayanan terhadap pelaksanaan kegiatan operatif atau tugas pokok organisasi pada umumnya, dan pelayanan manajemen pada khususnya,

2.       pengumpulan, penyediaan dan penyajian keterangan-keterangan (data dan informasi) bagi manajemen guna mengambil putusan,

3.      Membantu kelancaran tugas dan perkembangan organisasi sebagai suatu keseluruhan.

Administrasi perkantoran mempunyai hubungan erat dengan pelayanan timbal balik. Ketertiban dan kelancaran dalam kegiatan administrasi perkantoran berpengaruh terhadap ketertiban dan kelancaran pelayanan yang dampaknya adalah kepuasan bagi penerima layanan.

Fungsi perkantoran secara umum adalah sebagai pusat pemikiran, pusat administrasi (pelayanan) dan pusat data dan informasi. Dengan fungsi demikian itu maka perkantoran berperan besar dalam membantu proses pencapaian tujuan organisasi.

Untuk melaksanakan fungsi perkantoran secara baik dan berdaya guna ada empat macam kegiatan yang dilakukan dalam perkantoran. Empat kegiatan tersebut adalah kegiatan pencatatan, kegiatan pengelompokan, kegiatan komunikasi dan kegiatan manipulasi. Kegiatan pencatatan dan kegiatan pengelompokan bersifat kegiatan keterampilan yang dilakukan oleh pegawai-pegawai golongan I dan II (pegawai negeri sipil), sedangkan kegiatan komunikasi dan kegiatan manipulasi bersifat manajerial yang dilakukan oleh setiap manajer pada semua tingkat. Meskipun demikian kegiatan-kegiatan tersebut dimaksudkan untuk melayani manajemen ke dalam dan ke luar kepada orang/badan/instansi yang berkepentingan.

Produk perkantoran yang akan menjadi barang berharga bagi penerima layanan adalah surat-surat dalam segala bentuk dan jenis, formulir untuk berbagai macam keperluan sebagai sarana kelancaran dalam tata-persatuan dan produk sampingan berupa arsip.

Arsip beserta data harus ditangani secara sungguh-sungguh karena sifatnya yang senantiasa bertambah jumlahnya dan karena manfaatnya terhadap manajemen dalam rangka pengambilan keputusan yang tepat. Klasifikasi arsip sehubungan dengan sistem penyimpangan ada empat macam yaitu: tidak penting, bermanfaat, penting dan sangat penting. Agar terdapat efektifitas dan efisiensi yang konsisten, perlu diadakan program penyusutan arsip secara terpadu.

 

B.            Rumusan Masalah

1.      Apa pengertian pelayanan kesehatan?

2.      Apa tujuan pelayanan kesehatan?

3.      Apa saja bentuk pelayanan kesehatan?

4.      Apa perbedaan pelayanan kesehatan dokter dan pelayanan kesehatan masyarakat?

5.      Apa saja syarat pokok pelayanan kesehatan?

6.      Apa pengertian dari sistem rujukan?

7.      Apa yang dimaksud dengan puskesmas?

 

 

 

 

 

 

C.           Tujuan

1.      Untuk mengetahui pengertian pelayanan kesehatan

2.      Untuk mengetahui tujuan pelayanan kesehatan

3.      Untuk mengetahui bentuk pelayanan kesehatan

4.      Untuk mengetahui perbedaan pelayanan kesehatan dokter dan pelayanan kesehatan masyarakat

5.      Untuk mengetahui syarat pokok pelayanan kesehatan

6.      Untuk mengetahui tentang sistem rujukan

7.      Untuk mengetahui tentang puskesmas

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BAB II

PEMBAHASAN

 

A.    Pengertian Pelayanan Kesehatan

Definisi pelayanan kesehatan yaitu suatu konsep yang dipakai dalam pemberian layanan kesehatan terhadap masyarakat. Pelayanan kesehatan juga diartikan sebagai konsep yang diterapkan untuk memberikan layanan dengan jangka waktu lama dan terus dilakukan kepada publik dan masyarakat.

Menurut Depkes RI (2009), pelayanan kesehatan menurut Depkes RI adalah upaya untuk menyelenggarakan perorangan atau bersama-sama dalam organisasi untuk mencegah dan meningkatkan kesehatan, memelihara serta menyembuhkan penyakit dan juga memulihkan kesehatan perorangan, kelompok, keluarga dan ataupun publik masyarakat.

Pelayanan kesehatan menurut Levey dan Loomba (1973) adalah upaya untuk menyelenggarakan sendiri ataupun secara bersama-sama dalam suatu organisasi kesehatan untuk mencegah dan meningkatkan kesehatan, memelihara, dan menyembuhkan penyakit dari seseorang, kelompok, keluarga, ataupun masyarakat.

Pelayanan kesehatan menurut Prof. Dr. Soekijo Notoatmojo adalah sebuah bagian dari sistem pelayanan kesehatan yang tujuan utamanya adalah pelayanan preventif (pencegahan) dan promotif (peningkatan kesehatan) memiliki sasaran yaitu publik dan masyarakat.

 

B.     Tujuan Pelayanan Kesehatan

A.A Maulana (2013) menyatakan sistem pelayanan kesehatan mempunyai tujuan antara lain yaitu:

• Promotif, atau memelihara dan meningkatkan kesehatan hal ini sangat dibutuhkan seperti pada peningkatan gizi.
• Preventif, atau pencegahan terhadap orang yang mempunyai resiko terhadap penyakit yang terdiri dari:
• Preventif primer: Adalah tersusun dari program pendidikan seperti imunisasi, penyediaan nutrisi yang baik.
• Prventif Sekunder: Adalah pengobatan penyakit tahap dini.
• Preventif Tersier: Adalah diagnosa penyakit, pembuatan diagnosa dan pengobatan.
• Kuratif. Adalah penyembuhan suatu penyakit
• Rehabilitasi. Adalah proses memulihkan dan proses mengobati.

Pelayanan kesehatan diatas dilakukan oleh:

• Dokter Spesialis
• Dokter Subspesialis terbatas
• Perawat
• Bidan
• Petugas kesehatan lingkungan.

C.    Bentuk Pelayanan Kesehatan

1.    Pelayanan kesehatan tingkat pertama (primer)

Pelayanan yang lebih mengutamakan pelayanan yang bersifat dasar dan dilakukan bersama masyarakat dan dimotori oleh:

a.       Dokter Umum (Tenaga Medis)

b.      Perawat Mantri (Tenaga Paramedis)

Pelayanan kesehatan primer (primary health care), atau pelayanan kesehatan masyarakat adalah pelayanan kesehatan yang paling depan, yang pertama kali diperlukan masyarakat pada saat mereka mengalami gangguan kesehatan atau kecelakaan. Primary health care pada pokoknya ditunjukan kepada masyarakat yang sebagian besarnya bermukim di pedesaan, serta masyarakat yang berpenghasilan rendah di perkotaan. Pelayanan kesehatan ini sifatnya berobat jalan (Ambulatory Services). Diperlukan untuk masyarakat yang sakit ringan dan masyarakat yang sehat untuk meningkatkan kesehatan mereka atau promosi kesehatan. Contohnya : Puskesmas, Puskesmas keliling, klinik.

2.    Pelayanan kesehatan tingkat kedua (sekunder)

Pelayanan kesehatan sekunder adalah pelayanan yang lebih bersifat spesialis dan bahkan kadang kala pelayanan subspesialis, tetapi masih terbatas. Pelayanan kesehatan sekunder dan tersier (secondary and tertiary health care), adalah rumah sakit, tempat masyarakat memerlukan perawatan lebih lanjut (rujukan). Di Indonesia terdapat berbagai tingkat rumah sakit, mulai dari rumah sakit tipe D sampai dengan rumah sakit kelas A. Pelayanan kesehatan dilakukan oleh:

a.       Dokter Spesialis

b.      Dokter Subspesialis terbatas

Pelayanan kesehatan ini sifatnya pelayanan jalan atau pelayanan rawat (inpantient services).Diperlukan untuk kelompok masyarakat yang memerlukan perawatan inap, yang sudah tidak dapat ditangani oleh pelayanan kesehatan primer. Contoh : Rumah Sakit tipe C dan Rumah Sakit tipe D.

3.    Pelayanan kesehatan tingkat ketiga (tersier)

Pelayanan kesehatan tersier adalah pelayanan yang lebih mengutamakan pelayanan subspesialis serta subspesialis luas.

Pelayanan kesehatan dilakukan oleh:

a.       Dokter Subspesialis

b.      Dokter Subspesialis Luas

Pelayanan kesehatan ini sifatnya dapat merupakan pelayanan jalan atau pelayanan rawat inap (rehabilitasi).Diperlukan untuk kelompok masyarakat atau pasien yang sudah tidak dapat ditangani oleh pelayanan kesehatan sekunder. Contohnya: Rumah Sakit tipe A dan Rumah sakit tipe B.

 

D.    Perbedaan Pelayanan Kesehatan Dokter dan Pelayanan Kesehatan Masyarakat

Pelayanan Kedokteran:

1.      Tenaga pelaksana utamanya adalah dokter

2.      Perhatian utamanya pada penyembuhan penyakit

3.      Sasaran utamanya adalah perseorangan atau keluarga

4.      Kurang memperhatikan efisiensi

5.      Tidak boleh menarik perhatian karena bertentangan dengan etika

6.      Menjalankan fungsi perseorangan

7.      Penghasilan diperoleh dari imbal jasa

8.      Bertanggung jawab hanya kepada penderita

9.      Tidak dapat memonipoli upaya kesehatan dan bahkan mendapatkan saingan

10.  Masalah administrasi amat sederhana

 

Pelayanan Kesehatan Masyarakat

1.      Tenaga pelaksananya terutama ahli kesehatan masyarakat

2.      Perhatian utamanya pada penyembuhanpencegahan

3.      Sasaran utamanya adalah masyarakat secara keseluruhan

4.      Selalu berupaya mencari cara yang efisiensi

5.      Dapat menarik perhatian masyarakat dan mendapat dukungan undang-undang

6.      Penghasilan berupa gaji dari pemerintah

7.      Bertanggung jawab kepada seluruh masyarakat

8.      Dapat memonopoli upaya kesehatan

9.      Mendapatkan berbagai persoalan kepemimpinan

 

E.     Syarat Pokok Pelayanan Kesehatan

1. Tersedia dan berkesinambungan
2. Dapat diterima dan wajar
3. Mudah dicapai
4. Mudah dijangkau
5. Bermutu

 

F.     Sistem Rujukan

Sistem rujukan adalah suatu jaringan pelayanan kesehatan yang memungkinkan terjadinya penyerahan tanggung jawab secara timbal balik atas masalah yang timbul, baik vertikal (dari unit yang lebih mampu menangani) maupun horizontal (antar unit-unit yang setingkat kemampuannya) secara rasional kepada yang lebih mampu.

Sistem rujukan adalah system yang dikelola secara strategis, proaktif, pragmatif dan koordinatif untuk menjamin pemerataan pelayanan kesehatan maternal dan neonatal yang paripurna dan komprehensif bagi masyarakat yang membutuhkannya terutama ibu dan bayi baru lahir, dimanapun mereka berada dan berasal dari golongan ekonomi manapun agar dapat dicapai peningkatan derajat kesehatan ibu dan bayi melalui peningkatan mutu dan keterjangkauan pelayanan kesehatan dan neonatal di wilayah mereka berada. (Depkes RI, 2006).

Sistem rujukan merupakan pelimpahan tanggung jawab timbal balik atas kasus atau masalah penyakit kandungan  yang timbul baik secara vertikal maupun horizontal (Mochtar, 1998).

 

G.    Puskesmas

Menurut DepKes RI (2004), Puskesmas adalah unit pelaksana teknis Dinas Kesehatan Kabupaten atau Kota yang bertanggung jawab menyelenggarakan pembangunan kesehatan di suatu wilayah kesehatan.

1.         Unit Pelaksana Teknis

Sebagai Unit Pelaksana Teknis Dinas Kesehatan kabupaten/kota (UPTD), Puskesmas berperan menyelenggarakan sebagian dari tugas teknis operasional dinas kesehatan kabupaten/kota dan merupakan unit pelaksana tingkat pertama serta ujung tombak pembangunan kesehatan di Indonesia.

2.         Pembangunan Kesehatan

Pembangunan kesehatan adalah penyelenggaraan upaya kesehatan oleh Bangsa Indonesia untuk meningkatkan kesadaran, kemauan, dan kemampuan hidup sehat bagi setiap orang, agar terwujud derajat kesehatan masyarakat yang optimal.

3.         Pertanggungjawaban Penyelenggaraan

Penanggung jawab utama penyelenggaraan seluruh upaya pembangunan kesehatan di wilayah kabupaten/kota adalah dinas kesehatan kabupaten/kota, sedangkan puskesmas bertanggung jawab hanya untuk sebagian upaya pembangunan kesehatan yang dibebankan oleh dinas kesehatan kabupaten/kota sesuai dengan kemampuannya.

4.         Wilayah Kerja

Secara Nasional standar wilayah kerja puskesmas adalah satu kecamatan, tetapi apabila di satu kecamatan terdapat lebih dari satu puskesmas, maka tanggung jawab wilayah kerja dibagi antar puskesmas, dengan memperhatikan keutuhan konsep wilayah (desa/kelurahan atau RW). Masing-masing puskesmas tersebut secara operasional bertanggung jawab langsung kepada Dinas K esehatan kabupaten/kota.

Puskemas sebagai penyedia pelayanan kesehatan ditingkat Kecamatan mempunyai 3 (tiga) fungsi, yaitu:

 

1.         Pusat penggerak pembangunan berwawasan kesehatan.

Puskesmas selalu berupaya menggerakkan dan memantau penyelenggaraan pembangunan lintas sektor termasuk oleh masyarakat dan dunia usaha di dilayah kerjanya, sehingga berwawasan serta mendukung pembangunan kesehatan. Di samping itu aktif memantau dan melaporkan dampak kesehatan dari penyelenggaraan setiap pembangunan di wilayah kerjanya. Khusus untuk pembangunan kesehatan, upaya yang dilakukan puskesmas adalah mengutamakan pemeliharaan kesehatan dan pencegahan penyakit tanpa mengabaikan penyembuhan penyakit dan pemulihan kesehatan.

2.         Pusat pemberdayaan masyarakat.

Puskesmas selalu berupaya agar perorangan terutama pemuka masyarakat, keluarga dan masyarakat termasuk dunia usaha memiliki kesadaran, kemauan dan kemampuan melayani diri sendiri dan masyarakat untuk hidup sehat, berperan aktif dalam memperjuangkan kepentingan kesehatan termasuk sumber pembiayaannya, serta ikut menetap, menyelenggarakan dan memantau pelaksanaan program kesehatan. Pemberdayaan perorangan, keluarga dan masyarakat ini diselenggarakan dengan memperhatikan kondisi dan situasi, khususnya social budaya masyarakat setempat.

3.         Pusat strata pelayanan kesehatan strata pertama

Puskesmas bertanggung jawab menyelenggarakan pelayanan kesehatan tingkat pertama secara menyeluruh, terpadu dan berkesinambungan. Pelayanan kesehatan tingkat pertama yang menjadi tanggung jawab puskesmas meliputi:

a.       Pelayanan kesehatan perorangan

Pelayanan kesehatan perorangan adalah pelayanan yang bersifat pribadi  dengan tujuan utama menyembuhkan penyakit dan pemulihan kesehatan perorangan, tanpa mengabaikan pemeliharaan kesehatan dan pencegahan penyakit. Pelayanan perorangan tersebut adalah rawat jalan dan untuk puskesmas tertentu di tambahkan dengan rawat inap.

b.      Pelayanan kesehatan masyarakat

Pelayanan kesehatan masyarakat adalah pelayanan yang bersifat publik dengan tujuan utama memelihara dan meningkatkan kesehatan serta mencegah penyakit tanpa mengabaikan penyembuhan penyakit dan pemulihan kesehatan. Pelayanan kesehatan masyarakat tersebut antara lain promosi kesehatan, pemberantasan penyakit, penyehatan lingkungan, perbaikan gizi, peningkatan kesehatan keluarga, keluarga berencana, kesehatan jiwa masyarakat serta berbagai program kesehatan masyarakat lainnya.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BAB III

PENUTUP

 

A.    Kesimpulan

Administrasi perkantoran atau manajemen kantor merupakan rangkaian kegiatan merencanakan, mengorganisasi (mengatur dan menyususn), mengarahkan, mengawasi (melakukan kontrol), serta menyelenggarakan secara tertib berbagai pekerjaan perkantoran atau pekerjaan ketatausahaan. Administrasi perkantoran mempunyai hubungan erat dengan pelayanan timbal balik. Ketertiban dan kelancaran dalam kegiatan administrasi perkantoran berpengaruh terhadap ketertiban dan kelancaran pelayanan yang dampaknya adalah kepuasan bagi penerima layanan. Tidak tertibnya administrasi perkantoran akan berakibat tidak tertibnya pekerjaan ketatausahaan yang menghambat kelancaran pelaksanaan pekerjaan operatif, menghambat pengambilan keputusan/kebijaksanaan oleh pimpinan, dan menghambat perkembangan kemajuan organisasi. Dalam hal ini administrasi perkantoran yang dimaksud dalah berhubungan dengan administrasi pelayanan pada bidang kesehatan, khususnya di Puskesmas.

Pusat Kesehatan Masyarakat (Puskesmas) adalah organisasi fungsional yang menyelenggarakan upaya kesehatan yang bersifat menyeluruh, terpadu, merata, dapat diterima dan terjangkau oleh masyarakat, dengan peran serta aktif masyarakat dan menggunakan hasil pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi tepat guna, dengan biaya yang dapat dipikul oleh pemerintah dan masyarakat. Upaya kesehatan tesebut diselenggarakan dengan menitikberatkan kepada pelayanan untuk masyarakat luas guna mencapai derajat kesehatan yang optimal, tanpa mengabaikan mutu pelayanan kepada perorangan. Sebagai ujung tombak pelayanan dan pembangunan kesehatan di Indonesia maka Puskesmas perlu mendapatkan perhatian terutama berkaitan dengan mutu pelayanan kesehatan.

 

B.     Saran

Saat ini ketika persaingan semakin ketat, pandangan yang menyederhanakan masalah administrasi tidak bisa lagi dianut. Bagian administrasi di perkantoran memegang peranan yang sama penting dibagian lainnya. Mereka harus dibekali dengan skill dan kemampuan yang cukup di bagiannya. Selain itu mereka harus pula mempunyai pandangan yang positif terhadap pekerjaan dan selalu berusaha untuk meningkatkan kinerjanya menjadi terus lebih baik.

Apalagi dibidang kesehatan, pelayanan paling diutamakan karena menyangkut dengan kemanusiaan, menyelematkan nyawa, mengobati yang luka suatu pelayanan yang mulia.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DAFTAR PUSTAKA

 

 

Haryadi Hendy. 2000. Administrasi Perkantoran untuk Manajemen. Bandung : Sinar Baru.

Riani, Okta. 2015. Pengertian dan Bentuk – Bentuk Pelayanan Kesehatan. (Online) https://oktarianimochi.wordpress.com/2015/07/11/pelayanan-kesehatan/

Wijayanti, Wiwi. 2013. Jenis dan Bentuk – Bentuk Pelayanan Kesehatan. (online) http://wiwijayanti.blogspot.com/2013/09/bentuk-dan-jenis-pelayanan-kesehatan.html

Portal Media Pengetahuan Online. 2018. Pengertian Pelayanan Kesehatan. https://www.seputarpengetahuan.co.id/2018/08/pengertian-pelayanan-kesehatan-tujuan-jenis-jenis-terlengkap.html

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

HUBUNGAN ADMINISTRASI NEGARA DENGAN ILMU POLITIK, EKONOMI, SOSIOLOGI ANTROPOLOGI, HUKUM

 

 

KATA PENGANTAR

 

Puji syukur kita panjatkan kepada Allah SWT yang telah memberikan rahmat, nikmat, taufik, dan hidayah sehingga kami dapat menyelesaikan penyusunan makalah ini dengan lancar.

Kami menyadari dalam penyusunan makalah ini masih jauh dari kesempurnaan serta banyak kekurangan, baik dari segi tata bahasa maupun dalam hal pengkonsolidasian kepada dosen serta teman-teman sekalian, yang kadangkala hanya menuruti egoisme pribadi. Untuk itu besar harapan kami jika ada kritik dan saran yang membangun untuk lebih menyempurnakan makalah kami berikutnya.

Harapan yang paling besar dari penyusunan makalah ini ialah memberikan manfaat, baik untuk pribadi, teman-teman, orang lain yang ingin mengambil serta menyempurnakan lagi atau mengambil hikmah dari makalah ini sebagai tambahan dalam menambah referensi yang telah ada.

 

 

 

Ciamis, Desember 2020

 

 

 

         Penulis

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DAFTAR ISI

 

 

 

KATA PENGANTAR.......................................................................................... i

DAFTAR ISI........................................................................................................ ii

BAB I PENDAHULUAN .................................................................................. 1

A.  Latar Belakang.................................................................................. 1

B.  Rumusan Masalah............................................................................. 2

C.  Tujuan ............................................................................................... 2

D.  Metode Penulisan.............................................................................. 2

E.  Manfaat Penulisan............................................................................. 2

BAB II PEMBAHASAN..................................................................................... 3

A.   Pengertian Administrasi................................................................... 3

B.   Hubungan Administrasi Negara dengan Ilmu Antropologi............. 3

C.   Hubungan Administrasi Negara dengan Ilmu Ekonomi.................. 4

D.   Hubungan Administrasi Negara dengan Ilmu Hukum.................... 6

E.    Hubungan Administrasi Negara dengan Ilmu Geografi.................. 7

F.    Hubungan Administrasi Negara dengan Ilmu Sejarah..................... 7

G.   Hubungan Administrasi Negara dengan Ilmu Statistik................... 8

H.   Hubungan Administrasi Negara dengan Ilmu Agama..................... 9

I.     Hubungan Administrasi Negara dengan Ilmu Etnologi................... 10

J.     Hubungan Administrasi Negara dengan Ilmu Politik...................... 11

K.   Hubungan Administrasi Negara dengan Ilmu Seni......................... 12

L.    Hubungan Administrasi Negara dengan Ilmu Psikologi.................. 13

M.   Hubungan Administrasi Negara dengan Ilmu Sosiologi.................. 14

BAB III PENUTUP............................................................................................. 16

DAFTAR PUSTAKA........................................................................................... 17

BAB I

PENDAHULUAN

 

A.    Latar Belakang

Salah satu cabang ilmu soaial yang mempelajari fenomena sosial yang berhubungan dengan kerja sama dan dinamika manusia dalam mencapai tujuan ialah ilmu Administrasi. Ilmu administrasi tergolong ke dalam ilmu praktika (applied science) dari ilmu-ilmu sosial karena kemanfaatannya hanya ada apabila prinsip-prinsip, rumus-rumus, dalil-dalilnya diterapkan untuk meningkatkan kehidupan.

     Administrasi Negara adalah suatu bahasan ilmu sosial yang mempelajari tiga elemen penting kehidupan bernegara yang meliputi lembaga legislatif, yudikatif, dan eksekutif serta hal- hal yang berkaitan dengan publik yang meliputi kebijakan publik, manajemen publik, administrasi pembangunan, tujuan negara, dan etika yang mengatur penyelenggara negara.

     Ilmu pengetahuan lahir untuk keperluan memenuhi segenap kebutuhan manusia, baik sebagai individu maupun sebagai anggota kelompok masyarakat bangsa.oleh karena itu, cabang-cabang ilmu pengetahuan pun tumbuh berkembang sesuai tingkat kebutuhan dan peradaban masyarakat bangsa. Ilmu administrasi publik termasuk dalam ilmu sosial. Ilmu sosial merupakan ilmu yang mengklasifikasikan dan menginterprestasikan fenomena sosial. Permasalahan yang dihadapi administrasi publik bersifat multidimensi sehingga menuntut administrasi publik untuk menjalin hubungan dalam arti meminta atau memanfaatkan bantuan dari berbagai cabang disiplin ilmu lain.

     Hubungan administras dengan cabang-cabang ilmu yang lain membuat administrasi menjadi studi yang bersifat multidisiplin, memanfaatkan aneka macam model yang disajikan berbagai cabang disipliin ilmu lain untuk pemecahan masalah yang dihadapi, terdorong untuk melakukan pendekatan-pendekatan terpadu sehingga sehingga dapat menentukan langkah pemecahan yang tepat atau menentukan skala prioritas dalam penanganan suatu masalah.

 

B.  Rumusan Masalah

a.       Apakah yang dimaksud dengan administrasi?

b.      Bagaimanakah hubungan administrasi negara dengan ilmu antropologi?

c.       Bagaimanakah hubungan administrasi negara dengan ilmu ekonomi?

d.      Bagaimanakah hubungan administrasi negara dengan ilmu hukum?

e.       Bagaimanakah hubungan administrasi negara dengan ilmu geografi?

f.       Bagaimanakah hubungan administrasi negara dengan ilmu sejarah?

g.      Bagaimanakah hubungan administrasi negara dengan ilmu statistik?

h.      Bagaimanakah hubungan administrasi negara dengan ilmu agama?

i.        Bagaimanakah hubungan administrasi negara dengan ilmu etnologi?

j.        Bagaimanakah hubungan administrasi negara dengan ilmu politik?

k.      Bagaimanakah hubungan administrasi negara dengan ilmu seni?

l.        Bagaimanakah hubungan administrasi negara dengan ilmu psikologi?

m.    Bagaimanakah hubungan administrasi negara dengan ilmu sosiologi?

 

C.  Tujuan

Adapun tujuan disusunnya makalah ini yaitu :

a.       Untuk memenuhi nilai dan tugas Ilmu Administrasi Negara.

b.      Untuk menambah wawasan mengenai ilmu administrasi negara beserta hubungannya dengan ilmu-ilmu lainnya.

 

D.  Metode Penulisan

Dalam penulisan makalah ini, penulis mencari informasi di internet dan metode pustaka.

 

E.  Manfaat Penulisan

Hasil karya tulis ini diharapkan dapat menambah wawasan pembaca terutama dalam mempelajari ilmu administrasi negara dengan ilmu-ilmu lainnya yang mempunyai hubungan dengan administrasi negara.

 

 

 

 

BAB II

PEMBAHASAN

 

A.    Pengertian Administrasi

            Secara etimologis, administrasi berasal dari bahasa Latin ad dan ministrare, yang berarti “membantu, melayani, atau memenuhi”, serta administratio yang berarti “pemberian bantuan, pemeliharaan, pelaksanaan, pimpinan dan pemerintahan, pengelolaan”.

            Menurut Sondang P. Siagian, administrasi didefenisikan sebagai keseluruhan proses kerjasama antara dua manusia atau lebih yang didasarkan atas rasionalitas tertentu untuk mencapai tujuan yang telah ditentukan sebelumnya.

Unsur-unsur administrasi menurut Soepardi yaitu mencakup kerjasama, kelompok, tujuan, kegiatan dan efisiensi/efektivitas.

 

B.     Hubungan Administrasi Negara dengan Ilmu Antropologi

            Antropologi berasal dari kata antropo “manusia” dan logos “ilmu”.  Antropologi adalah ilmu yang mempelajari tentang manusia baik secara phisik ataupun budayanya. Bagaimana kita berperilaku adalah suatu fungsi dalam kebudayaan kita dan hal ini merupakan sumbangan para ahli antropologi untuk bidang administrasi. Seperti kita ketahui bersama, perbedaan – perbadaan kebudayaan ada didalam bangsa juga antarbangsa. Ada perbedaan dalam asas penilaian, sikap-sikap dan norma-norma dalam penerimaan perilaku. Sistem penilaian yang bersifat individu yang merupakan prioritas terhadap apa yang penting akan mempengaruhi sikap kita dan juga perilaku kita dalam kerja.

            Antropologi, yang sebagaimana diketahui mempelajari tindak-tanduk individu dalam masyarakat. Telah berulang kali ditekankan bahwa manusia merupakan unsur terpenting didalam suatu organisasi dalam rangka usaha pencapaian tujuan. Jika demikian halnya secara logis jelas  terlihat adanya persamaan objek kedua ilmu pengetahuan ini, hanya approach dan metode analisis yang berbeda.

Hubungan administrasi dengan ilmu antropologi:

a.       Ilmu admisnistrasi pada umumnya akan mempelajari hal-hal yang hampir sama dengan masalah-masalah yang dikaji dalam ilmu ekonomi. Misalnya saja tentang agraria yang dibahas dalam administrasi, masalah ini dapat dikaji dengan penelitian berdasarkan metode-metode antropologi.

b.      ilmu antropologi mempelajari budaya yang ada di dalam suatu masyarakat. Dengan demikian, budaya di dalam masyarakat tersebut akan mempengaruhi sistem administrasi negara. Misalnya, masyarakat di negara maju, di mana lebih mengutamakan budaya profesionalisme. Budaya profesional ini akan turut mempengaruhi sistem administrasi negara sehingga para aparat di dalamnya menganut budaya profesional.

c.       Antropologi mempelajari tentang budaya maka, dapat ditarik kesimpulan jika dikaitkan dengan administrasi yaitu, bagaimana sebuah implementasi dari ilmu administrasi beradaptasi dengan keadaan kebudayaan sekitar.

 

C.    Hubungan Administrasi Negara dengan Ilmu Ekonomi

            Ekonomi  berasal dari kata Yunani oikos yang berarti "keluarga, rumah tangga" dan nomos, atau "peraturan, aturan, hukum," dan secara garis besar diartikan sebagai "aturan rumah tangga" atau "manajemen rumah tangga". Menurut seorang ahli ekonomi dari Massachusetts Institute of Technology (MIT), ilmu ekonomi atau ekonomi politik (politicale conomy) adalah suatu studi tentang kegiatan-kegiatan yang dengan atau tanpa menggunakan uang, mencakup atau melibatkan transaksi-transaksi pertukaran antarmanusia.

            Ilmu Ekonomi, suatu ilmu yang mempelajari kebutuhan manusia yang selalu tidak terbatas dengan alat-alat pemuasan yang selalu terbatas. Administrasi pun bergerak atas prinsip yang sama karena tujuan organisasi pada hakikatnya tidak terbatas sedangkan sumber-sumber yang tersedia atau mungkin tersedia selalu terbatas. Ditinjau dari segi tujuan dan alat ini, antara ilmu ekonomi dan ilmu administrasi berbeda hanya ditinjau dari segi objeknya saja.

            Hubungan administrasi negara dengan ilmu ekonomi yaitu efisiensi merupakan tujuan administrasi Negara. Efisiensi dapat dicapai dengan cooperation (kerjasama) dan competition (kompetisi). Dalam ilmu ekonomi dikemukakan bahwa dalam memenuhi kebutuhannya, manusia selalu berkompetisi dan membutuhkan kerjasama. Berdasarkan definisi-definisi ilmu administrasi Negara, bahwa administrasi negara berfungsi melakukan penataan dan pengaturan sistem ekonomi dalam suatu otoritas/pemerintahan agar terwujud efisiensi dalam tata kelola perekonomian. Sedangkan keadaan ekonomi suatu negara menunjukkan indikator keberhasilan penerapan administrasi Negara oleh pemerintah Negara tersebut.

            Administrasi Negara juga bertujuan untuk mencapai kesejahteraan umum. Kesejahteraan umum sangat berkaitan dengan ekonomi. Bagaimana manusia berlomba-lomba untuk memenuhi kebutuhannya dengan sumber daya/alat pemuas kebutuhan yang terbatas.

            Pada hakekatnya administrasi Negara berarti keterlibatan Negara dalam masyarakat. Orientasi administrasi Negara adalah non-profit. Di sini terlihat bahwa pelaku administrasi Negara berusaha menciptakan pengaturan agar suatu lembaga non-profit oriented mampu menciptakan kemakmuran pada masyarakat tanpa menghasilkan kerugian bagi lembaga itu sendiri, contohnya Puskesmas dan Kantor Pos. Kesinergian ilmu ekonomi dan ilmu administrasi Negara sangat berperan di sini.

            Hubungan antara ilmu ekonomi dan ilmu administrasi Negara juga terjadi dalam penyusunan anggaran belanja suatu Negara. Di Indonesia disebut APBN (Anggaran Pembiayaan dan Belanja Negara). Administrasi Negara berperan sebagai pengambil kebijakan dalam rancangan dan persetujuan APBN. Begitu pula sebaliknya, ilmu ekonomi menentukan para alat administrasi Negara dalam menentukan APBN karena APBN harus dibuat berdasarkan keadaan ekonomi Negara dan kebutuhan-kebutuhan Negara, mulai skala prioritas kecil sampai besar.

            Antara Ilmu Administrasi dengan Ilmu Ekonomi juga memperlihatkan hubungan yang sangat etar, saling melengkapi dan bahkan kadang – kadang sering overloping (tumpang tindih) antara yang satu dengan yang lain. Administrasi bisa menjadi alat ekonomi untuk mencapai sasaran yang diinginkan dan sebaliknya, ekonomi dapat digunakan sebagai alat administrasi sehingga tercapainya tujuan yang direncanakan. seorang pemimpin bisa memberikan solusi bagi masyarakatnya dalam mengatur management publik dalam hal ini kebutuhan masyarakat akan barang dan jasa, karena peran pemerintah tak lepas dari yang namanya penstabil perekonomian negara.

 

 

D.    Hubungan Administrasi Negara dengan Ilmu Hukum

            Ilmu hukum dalam perpustakaan hukum dikenal dengan nama “Jurisprudence” yang berasal dari kata “Jus”, Juris” yang artinya hukum atau hak. “Prudence” berarti melihat kedepan atau mempunyai keahlian, dan arti umum dari Jurisprudence adalah ilmu pengetahuan yang mempelajari hukum.        Ilmu hukum, yaitu suatu cabang ilmu pengetahuan yang mempelajari norma-     norma dan kaidah-kaidah yang hidup di dalam masyarakat. Kelangsungan hidup yang          teratur serta perkembangan yang dinamis dari administrasi, hanya dapat dijamin apabila   ia taat pada hukum tertulis atau tidak tertulis yang berlaku. Ilmu hukum yang             mempelajari norma - norma dan kaidah-kaidah hidup di dalam masyarakat memberi input yang besar dalam perkembangan studi administrasi. Salah satucabang ilmu hukum yang           mempererat huubungan antara administrasi dengan ilmu hukum ialah dalam disiplin             ilmu Hukum administrasi Negara. Hukum Administrasi Negara itu merupakan hukum khusus hukum tentang organisasi negara dan hukum perdata sebagai hukum umum. Pandangan ini             mempunyai dua asas yaitu pertama, negara dan badan hukum publik lainnya dapat menggunakan peraturan-peraturan dari hukum perdata, seperti peraturan-peraturan dari hukum perjanjian. Kedua, adalah asas Lex Specialis derogaat Lex generalis, artinya bahwa hukum khusus mengesampingkan hukum umum, yaitu bahwa apabila          suatu peristiwa hukum diatur baik oleh Hukum Administrasi Negara maupun oleh      hukum Perdata, maka peristiwa itu diselesaikan berdasarkan Hukum Administrasi    negara sebagai hukum khusus, tidak diselesaikan berdasarkan hukum perdata sebagai             hukum umum. Terjadinya hubungan antara Hukum Administrasi Negara dengan    Hukum Perdata apabila :

1)      Saat atau waktu terjadinya adopsi atau pengangkatan kaidah hukum perdata menjadi kaidah hukum Administrasi Negara.

2)      Badan Administrasi negara melakukan perbuatan-perbuatan yang dikuasasi oleh hukum perdata .

3)      Suatu kasus dikuasai oleh hukum perdata dan hukum administrasi negara maka kasus itu diselesaikan berdasarkan ketentuan-ketentuan Hukum Administrasi Negara.

 

 

 

E.     Hubungan Administrasi Negara dengan Ilmu Geografi

            Faktor-faktor yang berdasarkan geografi, seperti perbatasan strategi (strategic frontier), desakan penduduk (population pressures), daerah kepulauan (sphere of influence), dan lain-lain sangat mempengaruhi administrasi negara. Kendati seluruh faktor-faktor tersebut di atas adalah faktor-faktor yang terdapat dalam ilmu bumi. Karenanya terdapat hubungan yang erat pula antara Ilmu Administrasi Negara dengan Ilmu Bumi karena pengaruh dimaksud ditujukan pada Ilmu Administrasi Negara terutama ekologinya.

            Sebagai contoh dari pengaruh-pengaruh tersebut adalah sebagai berikut. Untuk menentukan apakah disuatu negara itu harus diciptakan sentralisasi atau dessentralisasi, yang perlu diperhatikan adalah dari faktor-faktortersebut dibawah ini.

1)      Negara kepulauan karena terpisah-pisah maka untuk efisiensi kerja, dalam administrasi negara sebaiknya dilaksanakan desentralisasi.

2)      Negara kontinental mudah dilaksanakan pengawasan dan relatif lebih mudah pula transportasi maka dalam administrasi negara sebaiknya dilaksanakan sentralisasi.

3)      Negara yang penduduknya  homogen cenderung untuk melaksanakan sentralisasi, sedangkan yang penduduknya heterogen cenderung untuk melaksanakan desentralisasi.

 

F.     Hubungan Administrasi Negara dengan Ilmu Sejarah

                        Istilah Sejarah berasal dari bahasa Arab yaitu Syajaratun yang berarti Pohon. Penggunaan kata tersebut dalam konteks masa lalu mengacu pada pohon silsilah. Dalam hal ini arti sejarah itu hanya mengacu pada masalah asal usul atau keturunan seseorang. Kata Sejarah yang lebih dekat dengan pengertian, terkandung dalam bahasa Yunani yaitu Historia yang berarti Ilmu atau Orang pandai. Sedangkan dalam bahasa Inggris, History yaitu masa lampau umat manusia dan dalam bahasa Jerman,      Moh. Yamin, mengatakan bahwa: sejarah adalah suatu ilmu pengetahuan yang disusun atas hasil penyelidikan beberapa peristiwayang dapat dibuktikan dengan kenyataan.Sedangkan Administrasi secara luas dan sempit adalah  Proses kerja sama  dua  orang  atau  lebih untuk  mencapai suatu  tujuan  bersama dan atau suatu  kegiatan catat mencatat,surat menyurat, pembukuan, pengetikan dll.

            Jadi, hubungan antara administrasi dengan sejarah begitu erat kaitanya, sebab         administrasi selalu mengalami perubahan  dari  waktu ke  waktu,hal  ini yang  menyebabkan adanaya  perubahan dalam  administtrasi dari zaman dahulu sampai  sekarang. Dan  telah mebuktikan bahwa  perubahan administrasi pada zaman dahulu  itulah  yang di sebut sejarah  perkembangan administrasi dan  sesuai dengan  pengertian sejarah  sebagai suatu kejadian yang terjadi pada  masa lalu’.

                        Sejarah, yaitu  suatu ilmu yang menyelidiki keseluruhan dari tindakan-      tindakan manusia di masa-masa yang lalu.

            Dari uraian di atas dapat disimpulkan, bahwa terdapat tali sejarah yang merakit perkembangan administrasi negara. Apa yang dicapai dan diberikan oleh administrasi negara sekarang, tidak lepas dari upaya-upaya yang tidak kenal lelah yang telah dilakukan oleh para peletak dasar dan pembentuk administrasi yang dahulu. Administrasi modern penuh dengan usaha untuk lebih menekan jabatan publik agar mempersembahkan segala kegiatannya untuk mewujudkan kemakmuran dan melayani kepentingan umum.Karena itu, administrasi negara tidak dipandang sebagai administrasi “of the public”,tetapi sebaliknya adalah administrasi “for the public”.

 

G.    Hubungan Administrasi Negara dengan Ilmu Statistik

            Statistik adalah dipakai untuk menyatakan kumpulan fakta umumnya berbentuk angka-angka yang disusun dalam table atau diagram yang menyatakan atau menggambarkan suatu persoalan. Statistika adalah ilmu pengetahuan yang berhubungan dengan cara-cara pengumpulan fakta ,pengolahan serta penganalisaannya , penarikan kesimpulan serta pembuatan keputusan yang cukup beralasan berdasarkan penganalisaan yang dilakukan.Adapun kaitannya  dengan  administrasi  negara  yang  merupakan  suatu  proses  kerja sama yang  melliputi  kegiatan  catat-mecatat, surat-menyurat , pembukuan dan pengetikan  sehingga  adanya  kaitan  antara  statistic  dengan  administrasi yakni, seperti  yang  jelaskan  di  atas  bahwa  administrasi  adalah  suatu  proses  kerja  sama  yang  di lakukan  oleh  dua  orang  atau lebih  dalam  kegiatan catat-mencatat, surat-menyurat,pembukuan dan  pengetikan yang  membutuhkan  adanya  data-data yang sesuai  dengan  fakta serta  data  yang  ada  pada  administrasi yang  berbentuk  angka-angka dan di  lakuakan  penganalisaan  pada data  yang  telah  di peroleh.Jadi antara  statistic  dan  administrasi  adanaya  hubungan atau  kaitanya satu  sama  lain yang  menyebabkan  administrasi  dan statistic  saling  membutuhkan  untuk menjadi  data akurat  dan  dapat  diproses.

 

H.    Hubungan Administrasi Negara dengan Ilmu Agama

Administrasi adalah suatu kegiatan kerja sama antara dua orang atau lebih yang dilakukan secara rasional untuk mencapai tujuan tertentu yg positif. Administrasi atau dikenal sekarang adalah administrasi publik atau public        adminstration adalah suatu proses mengelola kepentingan-kepentingan atau masalah             masyarakat/publik. Proses ini mencakup 3 hal mendasar : formulasi (perumusan/pembuatan) kebijakan, implementasi (pelaksanaan) kebijakan, dan evaluasi (penilaian) terhadap perumusan dan pelaksanaan kebijakan tersebut dilapangan.

            Formulasi menghasilkan norma-norma atau aturan yang harus dilaksanakan             atau diimplementasikan oleh seluruh lapisan masyarakat termasuk juga si pembuat kebijakan. Isi dari kebijakan yang dibuat ini tentunya akan menuntun kepada kemajuan sosial dan menjaga tata tertib masyarakat kalau ia merujuk pada kebenaran, keadilan, dan nilai-nilai lainnya. Karena itu proses administrasi itu sangat erat dengan nilai dimana konsekuensinya proses administrasi selalu menuntut    pertanggungjawaban etis (etika). Etika yang biasanya sangat mempengaruhi adalah agama. Dalam agama banyak sekali norma-norma dan nilai yg harus dipatuhi.

            Menurut Geertz, agama adalah "sebuah simbol yang berlaku untuk menetapkan suasana hati dan motivasi-motivasi yg kuat, yang meresap, dan yang        tahan lama dalam diri manusia dengan merumuskan konsep-konsep mengenai suatu tatanan umum eksistensi dan membungkus. Jadi ada 5 poin penting menurut Geertz yaitu:

(1)   Agama itu simbol yg berlaku,

(2)   Tujuannya menetapkan suanana hati dan motivasi-motivasi yg kuat, caranya merumuskan konsep-konsep mengenai suatu tatanan umum eksistensi,kemudian konsep tersebut dibungkus dengan pancaran faktualitas, akibatnya suasana hati dan motivasi-motivasi itu tampak khas dan nyata.

Berdasarkan definisi  tersebut agama itu bukan sesuatu yang hanya imajinasi yang tidak nyata, tetapi merupakan suatu aturan kerja yang harus dikerjakan. Dengan demikian agama itu sesuatu yang harus dipraktekkan bukan untuk kita-kita aja tapi juga kehidupan bersama, termasuk administrasi publik.

 

I.       Hubungan Administrasi Negara dengan Ilmu Etnologi

Etnologi adalah ilmu yang mempelajari hubungan antar suku bangsa dalam    kebudayaanya dan merupakan penelitian secara ilmiah terhadap interaksi sosial dan       hasilnya  yaitu organisasi sosial. Etnologi  juga merupakan ilmu pengetahuan      mengenai struktur dan proses kemasyarakatan yang bersifat stabil. Selain itu juga mempelajari struktur sosial dan proses sosial, termsuk perubahan-perubahan sosial.

Etnologi, yaitu ilmu yang mempelajari sifat, kebudayaan dan adat istiadat     suatu bangsa. Perlu pula diketahui oleh ahli administrasi terutama mereka yang          berkecimpung dalam kegiatan internasional (baik di bidang kenegaraan maupun di bidang perniagaan). Sasarannya ialah untuk mengetahui sifat-sifat, kepribadian,     kelemahan-kelemahan, dan temperamen bangsa lain itu karena dengan mengetahui             hal-hal tersebut sifatnya untuk menggerakkan mereka akan menjadi lebih mudah.

Mengenai tanggapan terhadap ilmu administrasi publik, bagi para ahli            antropologi  gejala-gejala yang timbul adalah pelayanan dari satu kelompok orang       yang menyelenggarakan publik terhadap berbagai kelompok rakyat banyak yang            diam dilayani, dipandang sebagai suatu penataan masyarakat. Dalam hal ini perlu dilihat sejauh mana para administrator mampu mengadakan teknik pendekatan masyarakat. Sebaliknya, juga perlu dilihat sejauh mana yang diperintah bersedia dipimpin, diurus dan diatur dalam perhubungan antaramanusia dalam masyarakat negara.

 

J.      Hubungan Administrasi Negara dengan Ilmu Politik

            Ilmu Politik, yaitu suatu ilmu yang mempelajari percaturan kekuatan dan kekuasaan dalam masyarakat. Pada dasarnya administrasi adalah “policy execution”. Dengan demikian administrasi harus meletakkan dirinya kapada politik karena yang satu merupakan kontinuasi dari yang lain.

      Hubungannya ada 4 yaitu :

1.      Hubungan antara administrasi negara dan ilmu politik telah berjalan lama, karena secara praktis tidak ada batas yang tegas antara politik dan administrasi.

2.      Orientasi politik dalam studi administrasi negara meletakkan administrasi negarasebagai satu elemen dalam proses pemerintahan. Administrasi negara dipandangsebagai satu aspek dari proses politik dan sebagai bagian dari sistem pemerintahan.

3.      Munculnya dikhotomi politik-administrasi sebenarnya merupakan gerakan koreksi terhadap buruknya karakter pemerintah

Dalam perkembangannya, orientasi politik dalam studi administrasi negara dikombinasikan dengan orientasi manajerial yang dikenal dengan orientasi politik-manajerial, dan orientasi sosio-psikologis yang dikenal dengan orientasi politik-sosio-psikologis.

Administrasi negara dapat menempati tempat di jantung gerakan demokratisasi politik, asal memenuhi paling tidak tiga persyaratan :

a.       mampu melakukan perencanaan strategis yang menyeluruh seperti yang dilakukan di Taiwan seperti yang dikemukakan Sun dan Gargan.

b.       mempunyai struktur organisasi yang tidak terlalu hirarkis dan parokial seperti yang dikemukakan O’Toole.

c.        membebaskan diri dari pendekatan dan kultur militeristik dalam melakukan pelayanan publik. Mengenai perencanaan strategis, Indonesia mempunyai pengalaman dan institusi perencanaan seperti Bappenas di tingkat pusat, dan Bappeda di tingkat daerah.

            Salah satu konsep Ilmu Politik adalah negara, dan negara merupakan objek studi bagi Ilmu Administrasi Negara yang memandang bahwa negara adalah organisasi modern yang membutuhkan sistem administrasi (pengorganisasian) secara profesional demi mengatur kehidupan masyarakat agar menjadi lebih baik. berbagai solusi cerdas sebagai upaya memecahkan persoalan masyarakat digodok agar dapat dirumuskan serangkaian alternatif kebijakan yang dapat dipilih oleh para policy maker melalui proses politik yang sudah dijelaskan dalam bagan di atas. Serangkaian alternatif kebijakan tersebutlah yang kita kenal dengan nama Kebijakan Publik yang dalam teknis pelaksanaannya, Ilmu Administrasi Negaralah yang berperan sangat penting.

            Ahli-ahli ilmu politik memberikan sumbangan dalam pengalokasian kekuasaan dan wewenang, juga penyusunan konflik. Pandangan mereka yang paling diperhatikan adalah tentang bagaimana seseorang memanipulasi kekuasaan (to manipulate power) untuk kepentingan diri sendiri. Semakin banyak kita belajar tentang politik (politics), kekuasaan (power) dan konflik (conflict) merupakan realitas dalam aktivitas organisasi.  Hubungan antara keduanya sangat erat sekali bahkan sangan sulit dibedakan, sebab kebanyakan apa yang dilakukan administrasi negara dimulai dengan konsep-konsep ilmu Politik. Namun ada perbedaan administrasi negara yang dapat kita lihat disini adalah Ilmu politik merupakan teori dan pihak lain sebagai suatu penerapan (praktek).  

 

            Ilmu politik memberikan sumbangan objektif dari sisi teori dan prakteknya, salah satunya bagaimana pengalokasian wewenang, politik dan penyusunan konflik, hal ini lah yang memberikan sumbangan pemahaman teori dalam ilmu administrasi untuk menelaah lebih dalam realitas sebuah organisasi. Dalam sisi prakteknya bisa kita lihat pada bagaimana suatu birokrasi dan metode metode yang diberlakukan pada suatu adminstrasi dalam suatu pemerintahan, dari kedua hal tersebut ilmu administrasi bisa kita artikan bahwa ilmu administrasi memiliki essensial dengan ilmu hukum.

 

K.    Hubungan Administrasi Negara dengan Ilmu Seni

            Administrasi sebagai ilmu (Science) atau ilmu terapan, karena kemanfaatannya dapat dirasakan apabila prinsip-prinsip, rumus-rumus, dalil-dalil diterapkan untuk meningkatkan mutu pelbagai kehidupan masyarakat, bangsa dan negara. Sedangkan administrasi sebagai seni (Art) merupakan karya seseorang yang dipraktekkannya dengan baik yang diperolehnya dari pengalaman tanpa sebelumnya mempelajari teori-teori administrasi. la berhasil dan sukses melaksanakan tugasnya tanpa memperoleh pendidikan tentang teori-teori dan asas-asas yang berkenaan dengan administrasi. Walaupun demikian ia memperoleh kemahiran di dalam bidang administrasi berdasarkan pengalaman di dalam melaksanakan tugasnya.

Jadi dapat disimpulkan bahwa Administrasi itu sebagai Ilmu dan juga sebagai Seni. Administrasi merupakan seni yang memerlukan bakat, dan Administrasi juga merupakan ilmu yang memerlukan pengetahuan ataupun pengalaman.

 

L.     Hubungan Administrasi Negara dengan Ilmu Psikologi

Sedemikian sempurnanya manusia diciptakan oleh Allah SWT, sehingga        selain jasmani di lengkapi pula dengan jiwa. Jiwa inilah yang memiliki emosi    dalam berbagai rasa ( taste) .

Jiwa adalah daya hidup rohani yang bersifat abstrak, yang menjadi    penggerak dan pengatur bagi sekalian perbuatan-perbuatan pribadi (personal behavior). Karena jiwa tersebut tidak kelihatan maka yang di pelajari adalah gejala jiwa, yaitu apa yang keligatan dan dirasakan berupa tingkah laku sehari-hari.

Perbedaan-perbedaan individu yang tidak begitu mudah di ukur tetapi          sering merupakan karakteristik-karateristik, atau sifat-sifat individu yang mudah         terlihat yaitu apa yang mudah terlihat,yaitu apa yang kita namakan watak(   character ) dan kepribadian ( personality) .

Mempelajari watak dan kepribadian setiap orang berarti mempelajari berbagai jenis watak kepribadian manusia yang multikompleks ragamnya.         Douglas Mac Gregor dalam  teori X dan Ynya membagi manusia, atau jenis manusia yang        perlu di dorong dan jenis manusia yag berinisiatif.                Dengan kajian ilmu jiwa ( psikologi) seperti ini membuat kemajuan    administrasi Negara semakin mapan karena akan dapat lebih mengetahui           bagaimana       memotivasi seorang bawahan. Misalnya seorang yang tidak memiliki kemauan bekerja apabila tidak ada yang membimbing adalah kelompok yang tidak mempunyai             inisiatif. Menurut teori X, mereka adalah kelompok yang perlu system komando.

Oleh karena itu, para admistraror Negara dapat memotivasinya dengan briefing walaupun akan mealkukan one way traffic . sebaliknya, mereka yang termasuk kelompok teori Y maka inisiatifnya perlu didukung dengan cara para administrator Negara memberikan keleluasaan berkarya.

 

M.   Hubungan Administrasi Negara dengan Ilmu Sosiologi

                        Sosiologi adalah ilmu yang mempelajari hubungan antara manusia   dalam kelompok-kelompok (Rouck dan Warren) merupakan penelitian            secara ilmiah   terhadap interaksi sosial dan hasilnya, yaitu organisasi social ( William F. Ogburn dan Meyer  F. Nimkoff  )

                        Sosiologi juga merupakan ilmu pengetahuan tentang struktur-struktur dan   proses-proses kemasyarakatan yang bersifat  stabil ( J.A.A. Van Doorn dan C.J Lemmers). ilmu kemasyarakatan ini juga ilmu yang mempelajari struktur social dan proses social, termasuk perubahan- perubahan social ( Selo Soermardjan soermardi ).

                        Tanggapan para ahli sosiologi terhadap Ilmu Administrasi Negara    adalah gejala-gejala yang timbul dalam pelayanan dari satu kelompok orang yang        menyelenggarakan  public terhadap berbagai  kelompok         rakyat banyak yang diam di layani, di pandang sebagai usaha penataan masyarakat.

                        Dalam hal ini perlu dilihat bahwa sejauh mana para administrator     mampu dalam mengadaan teknik pendekatan masyarakat. Sebaliknya juga perlu di lihat sejauh mana yang di perintah ( rakyat ) bersedia di pimpin, diurus , dan di atur             dalam perhubungan antarmanusia dalam masyrakat Negara.

                        Jadi dalam hal ini pemerintah juga di anggap salah satu dari beberapa          kelompok manusia. Hanya bedanya pemerintah merupakan kelompok masyarakat yang memiliki kekuasaan untuk mengatur dan memerintah.

                        Kekuasaan ini dapat di jumpai [ada interaksi social antarmanusia     ataupun antar kelompok, Karena mempunyai beberapa unsure pokok, yaitu :

1.      Adanya rasa takut,

2.      Adanya pemujaan

3.      Adanya rasa cinta, dan

4.      Adanya kepercayaan

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BAB III

PENUTUP

 

Ilmu administrasi merupakan phenomena masyarakat modern dengan objek materialnya adalah manusia yang bekerja sama untuk mencapai tujuan bersama, yang mengandung banyak sifat ilmu social dalam metode studinya, sehingga ilmu administrasi tergolong sebagai salah satu cabang ilmu sosial, seperti halnya dengan ilmu politik, ilmu hokum, ilmu ekonomi, ilmu sosiologi, ilmu sejarah, ilmu jiwa social, dan sebagainya.

Atmosudirdjo (1962:28) mengemukakan bahwa, ilmu pengetahuan dibagi kedalam ilmu pengetahuan teoretik (pure sciences) dan ilmu pengetahuan praktika (applied science), dan ilmu administrasi tergolong dalam ilmu-ilmu pengetahuan praktika. Ilmu pengetahuan praktika dibagi lagi menurut sistematika Djojodigoeno dal;am golongan ilmu-ilmu pengetahuan normatika dan ilmu-ilmu pengetahuan teleologis. Normatif ialah aspek-aspek mengenai factor manusia, hubungan antar manusia, jiwa, moril,disiplin, dan sebagainya. Teleologis atau teknis ialah aspek administrasi dari sarana yang bukan manusia, misalnya: penganggran belanja, administrasi keuangan, kearsipan, pengembangan metode kerja, klasifikasi jabatan dan sebagainya.

Siagian (1985:21) mengemukakan bahwa dari garis perkembangan ilmu pengetahuan itu sejak zaman Yunani Kuno hingga sekarang semuanya disebut filsafat . Dari Filsafat itu sehingga timbul tiga cabang yaitu:

1.    Ilmu-ilmu eksakta, seperti ilmu Kimia, Matematika, Fisika, dan lain sebagainya.

2.    Ilmu-ilmu Sosial, seperti: Ilmu Hukum, Ekonomi, Ilmu Politik, dan sebagainya.

3.    Humaniora seperti: music, seni tari, seni rupa, sastra, dan lain-lain.

Ilmu administrasi terlgolong ke dalam ilmu-ilmu sosial/ilmu terapan manfaatnya hanya ada apabila prinsip-prinsip, rumus-rumus, dan dalil-dalilnya diterapkan untuk meningkatkan perikehidupan manusia.

 

 

 

 

DAFTAR PUSTAKA

 

 

http://riaaci.blogspot.com/2012/09/letak-ilmu-administrasi-pada-ilmu-umum.html

http://rssonals22.blogspot.com/2012/03/hubungan-hukum-administrasi-negara.html

http://www.wikipedia.org

http://answers.yahoo.com/question/index?qid=20100920210835AAHWMoG

http://www.slideshare.net/jemskatiga/hubungan-adm-dengan-ilmu-lain

http://4naldo.wordpress.com/2011/06/03/hubungan-ilmu-antropologi-dengan-ilmu-administrasi-negara/

http://kerajaan-semut.blogspot.com/2010/03/hubungan-ilmu-administrasi-publik.html

            http://wiklev-gm.blogspot.com/2012/05/hubungan-administrasi-publik-dan-agama.html