BAB I
PENDAHULUAN
A. LATAR BELAKANG
· Orde baru merupakan sebuah
istilah yang digunakan untuk memisahkan antara kekuasaanmasa Sukarno (Orde
Lama) dengan masa Suharto. Sebagai masa yang menandai sebuah masa baru
setelah pemberontakan Gerakan 30 September tahun 1965. Orde baru lahir sebagai
upayauntuk: mengoreksi total penyimpangan yang dilakukan pada masa Orde Lama,
penataan kembali seluruh aspek kehidupan rakyat, bangsa, dan negara
Indonesia,melaksanakan Pancasila dan UUD1945 secara murni dan konsekuen dan
menyusun kembali kekuatan bangsa untuk menumbuhkan stabilitas nasional guna
mempercepat proses pembangunan bangsa.
· Setelah Orde Baru memegang
talpuk kekuasaan dan mengendalikan pemerintahan, muncul suatu keinginan untuk
terus-menerus mempertahankan status quo. Hal ini menimbulkan ekses-ekses
negative, yaitu semakin jauh dari tekad awal Orde Baru tersebut. Akhirnya
berbagai macam penyelewengan dan penyimpangan dari nilai-nilai Pancasila dan
ketentuan-ketentuan yang terdapat pada UUD 1945, banyak dilakukan oleh
pemerintah Orde Baru. Penyelewengan dan penyimpangan yang dilakukannya itu
direkayasa untuk melindungi kepentingan penguasa, sehingga hal tersebut selalu
dianggap sah dan benar, walaupun merugikan rakyat.
BAB II
PEMBAHASAN
A. Biografi Soeharto
Soeharto adalah Presiden kedua Republik
Indonesia. Beliau lahir di Kemusuk, Yogyakarta, tanggal 8 Juni 1921. Dia adalah
anak ketiga Kertosudiro dengan Sukirah yang dinikahinya setelah lama menduda.
Dengan istri pertama, Kertosudiro yang menjadi petugas pengatur air desa atau
ulu-ulu, dikaruniai dua anak. Perkawinan Kertosudiro dan Sukirah tidak bertahan
lama. Keduanya bercerai tidak lama setelah Soeharto lahir. Sukirah menikah lagi
dengan Pramono dan dikaruniai tujuh anak,
Belum genap 40 hari, bayi Soeharto dibawa ke
rumah Mbah Kromo (adik kakek Sukirah). Mbah Kromo kemudian mengajari Soeharto
kecil untuk berdiri dan berjalan. Soeharto juga sering diajak ke sawah. Sering,
kakeknya memberi komando pada kerbau saat membajak sawah. Karena dari
situlah, Soeharto belajar menjadi pemimpin.
Ketika semakin besar, Soeharto tinggal
bersama kakeknya, Mbah Atmosudiro, ayah dari ibunya. Soeharto sekolah ketika
berusia delapan tahun, tetapi sering berpindah. Semula disekolahkan di Sekolah
Dasar (SD) di Desa Puluhan, Godean. Lalu, pindah ke SD Pedes (Yogyakarta)
lantaran ibu dan ayah tirinya, Pramono pindah rumah ke Kemusuk Kidul.
Kertosudiro kemudian memindahkan Soeharto ke Wuryantoro, Wonogiri, Jawa Tengah.
Soeharto dititipkan di rumah bibinya yang menikah dengan seorang mantri tani
bernama Prawirowihardjo. Soeharto diterima sebagai putra paling tua dan
diperlakukan sama dengan putra-putri Prawirowihardjo. Soeharto kemudian
disekolahkan dan menekuni semua pelajaran, terutama berhitung. Dia juga mendapat
pendidikan agama yang cukup kuat dari keluarga bibinya.
Sampai akhirnya terpilih menjadi prajurit
teladan di Sekolah Bintara, Gombong, Jawa Tengah pada tahun 1941.Beliau resmi
menjadi anggota TNI pada 5 Oktober 1945.Pada tahun 1947, Soeharto menikah dengan
Siti Hartinah seorang anak pegawai Mangkunegaran.
Perkawinan Letkol Soeharto dan Siti Hartinah
dilangsungkan tanggal 26 Desember 1947 di Solo. Waktu itu usia Soeharto 26
tahun dan Hartinah 24 tahun. Mereka dikaruniai enam putra dan putri; Siti Hardiyanti
Hastuti, Sigit Harjojudanto, Bambang Trihatmodjo, Siti Hediati Herijadi, Hutomo
Mandala Putra dan Siti Hutami Endang Adiningsih.
Pada 1 Maret 1949, ia ikut serta dalam serangan umum yang berhasil menduduki Kota Yogyakarta selama enam jam. Inisiatif itu muncul atas
saran Sri Sultan
Hamengkubuwono IX
kepada Panglima Besar Soedirman bahwa Brigade X pimpinan Letkol Soeharto
segera melakukan serangan umum di Yogyakarta dan menduduki kota itu selama enam
jam untuk membuktikan bahwa Republik Indonesia (RI) masih ada.
Jenderal Besar H.M. Soeharto telah menapaki
perjalanan panjang di dalam karir militer dan politiknya. Di kemiliteran, Pak
Harto memulainya dari pangkat sersan tentara KNIL, kemudian komandan PETA,
komandan resimen dengan pangkat Mayor dan komandan batalyon berpangkat Letnan
Kolonel.
Tanggal 1 Oktober 1965, meletus
G-30-S/PKI.Soeharto mengambil alih pimpinan Angkatan Darat.Selain dikukuhkan
sebagai Pangad, Jenderal Soeharto ditunjuk sebagai Pangkopkamtib oleh Presiden Soekarno.Bulan Maret 1966, Jenderal Soeharto menerima
Surat Perintah 11 Maret dari Presiden Soekarno. Tugasnya, mengembalikan keamanan dan ketertiban
serta mengamankan ajaran-ajaran Pemimpin Besar Revolusi Bung Karno Karena
situasi politik yang memburuk setelah meletusnya G-30-S/PKI, Sidang Istimewa
MPRS, Maret 1967, menunjuk Pak Harto sebagai Pejabat Presiden, dikukuhkan
selaku Presiden RI Kedua, Maret 1968. Pak Harto memerintah lebih dari tiga dasa
warsa lewat enam kali Pemilu, sampai ia mengundurkan diri, 21 Mei 1998.
Soeharto wafat pada pukul 13.10 WIB Minggu,
27 Januari 2008. Jenderal Besar yang oleh MPR dianugerahi penghormatan sebagai
Bapak Pembangunan Nasional, itu meninggal dalam usia 87 tahun setelah dirawat
selama 24 hari (sejak 4 sampai 27 Januari 2008) di Rumah Sakit Pusat Pertamina
(RSPP), Jakarta. Berita wafatnya Pak Harto pertama kali diinformasikan Kapolsek
Kebayoran Baru, Kompol. Dicky Sonandi, di Jakarta, Minggu (27/1). Kemudian
secara resmi Tim Dokter Kepresidenan menyampaikan siaran pers tentang wafatnya
Pak Harto tepat pukul 13.10 WIB Minggu, 27 Januari 2008 di RSPP Jakarta akibat
kegagalan multi organ. Kemudian sekira pukul 14.40, jenazah mantan Presiden
Soeharto diberangkatkan dari RSPP menuju kediaman di Jalan Cendana nomor 8,
Menteng, Jakarta.Ambulan yang mengusung jenazah Pak Harto diiringi sejumlah
kendaraan keluarga dan kerabat serta pengawal.Sejumlah wartawan merangsek
mendekat ketika iring-iringan kendaraan itu bergerak menuju Jalan Cendana,
mengakibatkan seorang wartawati televisi tertabrak.Di sepanjang jalan Tanjung
dan Jalan Cendana ribuan masyarakat menyambut kedatangan iringan kendaraan yang
membawa jenazah Pak Harto.Isak tangis warga pecah begitu rangkaian kendaraan
yang membawa jenazah mantan Presiden Soeharto memasuki Jalan Cendana, sekira
pukul 14.55, Minggu (27/1). Sementara itu, Presiden RI Susilo Bambang Yudhoyono didampingi Wakil Presiden Jusuf Kalla dan sejumlah menteri yang tengah mengikuti
rapat kabinet terbatas tentang ketahanan pangan, menyempatkan mengadakan jumpa
pers selama 3 menit dan 28 detik di Kantor Presiden, Jakarta, Minggu (27/1).
Presiden menyampaikan belasungkawa yang mendalam atas wafatnya mantan Presiden
RI Kedua Haji Muhammad Soeharto.
B. Keadaan Pemerintahan
Orde Baru dalam Segala Aspek
1. Pertahanan dan Keamanan
Pada pemerintahan Presiden Soeharto
pemerintahan yang diktator tetapi aman dan damai. Terdapat dwi fungsi ABRI.
Dalam hal ini manunggalnya ABRI dengan rakyat dan mantapnya dwi fungsi ABRI merupakan
salah satu kunci keberhasilan pembangunan selama PJP I sampai pertengahan
pelaksanaan Repelita VI sekarang ini. Pembangunan pertahanan keamanan terus
dilakukan sesuai dengan Sishankamrata, dan dengan terus memperkuat kemampuan
ABRI dalam melaksanakan kedua fungsinya.
2. Sosial
Adanya kesenjangan sosial yang mencolok
antara orang kaya dan orang miskin.Namun, ada kebijakan-kebijakan yang baik
seperti transmigrasi dan keluarga berencana, adanya gerakan memerangi buta
huruf, munculnya gerakan Wajib Belajar dan Gerakan Nasional Orang Tua Asuh.
Pengembangan hukum adat sebagai hukum nasional bertolak dari paham Savignian
yang menganggap bahwa hukum itu tak mungkin dibuat dan dibebankan dari atas
(sebagai atau tidak sebagai sarana perekayasa sosial) melainkan akan dan harus
tumbuh berkembang seiring dengan berkembangnya masyarakat itu sendiri. Namun
justru dengan konsep ini para ahli hukum adat rupanya kesulitan ketika harus
menyatukan hukum-hukum adat yang ada di Indonesia mengingat banyaknya latar
belakang sosial budaya masyarakat
Indonesia.Dan sampai saat penyusunan konsep
suatu sistem hukum nasional, para ahli hukum adat baru siap dengan statement
bahwa “Hukum adat merupakan salah satu sumber yang penting untuk memperoleh
bahan-bahan bagi Pembangunan Hukum Nasional yang menuju kepada unifikasi
hukum”.
Akan tetapi dalam kehidupan sosial mereka
mulai membuka diri dan mau peduli terhadap lingkungan di sekitarnya.Mereka
tidak lagi menolak apabila terpilih menjadi Ketua RT/RW dan secara aktif ikut
dalam penyelengaraan Pemilu di lingkungan tempat tinggalnya.
3. Politik
Surat Perintah
Sebelas Maret (Supersemar) tahun 1966 merupakan dasar legalitas
dimulainya pemerintahan Orde Baru di Indonesia.Orde Baru merupakan tatanan
seluruh kehidupan rakyat, bangsa, dan negara, yang diletakan pada kemurnian
pelaksanaan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Dan juga dapat dikatakan
bahwa Orde Baru merupakan koreksi terhadap penyelewangan pada masa lampau, dan
berusaha untuk menyusun kembali kekuatan bangsa untuk menumbuhkan stabilitas
nasional guna mempercepat proses pembangunan bangsa. Melalui Ketetapan MPRS No.XIII/MPRS/1966,
Letjen Soeharto ditugaskan oleh MPRS untuk membentuk Kabinet Ampera.Akibatnya
muncul dualisme kepemimpinan nasional. Berdasarkan Keputusan Presiden No. 163
tanggal 25 Juli 1966 dibentuklah Kabinet Ampera.Dalam kabinet baru tersebut
Soekarno tetap sebagai presiden dan sekaligus menjabat sebagai pimpinan
kabinet. Tetapi ketika kabinet Ampera dirombak pada tanggal 11 Oktober 1966,
jabatan Presiden tetap dipegang Soekarno, dan Letjen Soeharto diangkat sebagai
perdana menteri yang memiliki kekuasaan eksekutif dalam kabinet Ampera yang
disempurnakan. Sesuai dengan Ketetapan MPRS No.XIII/MPRS/1966, menyebabkan
kekuasaan pemerintahan di tangan Soeharto semakin besar sejak awal tahun 1967.
Pada 10 Januari 1967, Presiden Soekarno menyerahkan Pelengkap pidato
pertanggungjawaban presiden yang disebut Pelnawaksara, tidak diterima oleh MPRS
berdasarkan Keputusan Pimpinan MPRS No. 13/B/1967. Dan pada tanggal 20 Februari
diumumkan tentang penyerahan kekuasaan kepada pengemban Ketetapan MPRS No.IX/MPRS/1966.Sebagai
tindak lanjut lembaga tertinggi Negara ini mengeluarkan Ketetapan
No.XXXIII/MPRS/1967 tertanggal 12 Maret 1967, yang secara resmi mencabut
seluruh kekuasaan pemerintahan Negara dari Presiden Soekarno, dan mengangkat
Soeharto sebagai pejabat presiden Republik Indonesia.Dengan dikeluarkannya
Ketetapan MPRS itu, situasi konflik yang telah menyebabkan terjadinya
instabilitas politik nasional dapat teratasi.Dan pada tanggal 27 Maret 1968
Soeharto diangkat sebagai presiden Republik Indonesia berdasarkan Ketetapan
MPRS No. XLIV/MPRS/1968, sampai presiden lama.Langkah-langkah yang dilakukan
adalah:
a. Pembentukan Kabinet
Pembangunan
Kabinet pertama pada masa peralihan kekuasaan
adalah Kabinet Ampera dengan tugasnya Dwi Darma. Kabinat Ampera yaitu
menciptakan stabilitas politik dan stabilitas ekonomi sebagai persyaratan untuk
melaksanakan pembangunan nasional. Program Kabinet Ampera terkenal dengan nama
Catur Karya Kabinet Ampera yakni
1) Memperbaiki
kehidupan rakyat terutama di bidang sandang dan pangan
2)
Melaksanakan pemilihan umum dalam batas waktu yang ditetapkan, yaitu tanggal 5
Juli 1968
3)
Melaksanakan politik luar negeri yang bebas aktif untuk kepentingan nasional
5) Setelah
MPRS pada tanggal 27 Maret1968 menetapkan Soeharto
sebagai presiden RI untuk masa jabatan lima tahun, maka dibentuklah
Kabinet Pembangunan dengan tugasnya yang
disebut Panca Krida yang meliputi:
1) Menciptakan
stabilitas politik dan ekonomi
2) Menyusun dan
melaksanakan Pemilihan Umum
3) Mengikis
habis sisa-sisa Gerakan 30 September
4) Membersihkan
aparatur Negara di pusat dan daerah dari pengaruh PKI.
b. Pembubaran PKI dan Organisasi
massanya
Dalam rangka menjamin keamanan, ketenangan,
serta stabilitas pemerintahan, Soeharto sebagai pengemban Supersemar telah
mengeluarkan kebijakan:
1)
Membubarkan PKI pada tanggal 12 Maret 1966 yang diperkuat dengan Ketetapan MPRS
No IX/MPRS/1966
2)
Menyatakan PKI sebagai organisasi terlarang di Indonesia
3) Pada
tanggal 8 Maret 1966 mengamankan 15 orang menteri yang dianggap terlibat Gerakan 30 September 1965.
c. Penyederhanaan Partai
Politik
Pada tahun 1973 setelah dilaksanakan
pemilihan umum yang pertama pada masa Orde Baru pemerintahan pemerintah
melakukan penyederhaan dan penggabungan (fusi) partai- partai politik menjadi
tiga kekuatan social politik.Penggabungan partai-partai politik tersebut tidak
didasarkan pada kesamaan ideologi, tetapi lebih atas persamaan program.
Tigakekuatan social politik itu adalah:
2) Partai Demokrasi
Indonesia
(PDI) yang merupakan gabungan dari PNI, Partai Katolik, Partai Murba, IPKI, dan
Parkindo
Penyederhanaan partai-partai politik ini
dilakukan pemerintah Orde Baru dalam upayamenciptakan stabilitas kehidupan
berbangsa dan bernegara.Pengalaman sejarah pada masa pemerintahan sebelumnya
telah memberikan pelajaran, bahwa perpecahan yang terjadi dimasa Orde Lama,
karena adanya perbedaan ideologi politik dan ketidakseragaman persepsiserta
pemahaman Pancasila sebagai sumber hukum tertinggi di Indonesia.
d. Pemilihan Umum
Selama masa Orde Baru pemerintah berhasil
melaksanakan enam kali pemilihan umum, yaitu tahun 1971, 1977, 1985, 1987, 1992, dan 1997. Dalam setiap Pemilu yang
diselenggarakan selama masa pemerintahan Orde Baru, Golkar selalu memperoleh
mayoritas suara dan memenangkan Pemilu. Pada Pemilu 1997 yang merupakan pemilu
terakhir masa pemerintahan Orde Baru, Golkar memperoleh 74,51 % dengan
perolehan 325 kursi di DPR, dan PPP memperoleh 5,43 %dengan peroleh 27 kursi.Dan
PDI mengalami kemorosotan perolehan suara hanya mendapat11 kursi. Hal
disebabkan adanya konflik intern di tubuh partai berkepala banteng tersebut,
dan PDI pecah menjadi PDI Suryadi dan PDI Megawati Soekarno Putri yang sekarang
menjadi PDIP. Penyelenggaraan Pemilu yang teratur selama masa
pemerintahan Orde Baru telah menimbulkan kesan bahwa demokrasi di Indonesia telah
berjalan dengan baik. Apalagi Pemilu berlangsung dengan asas LUBER (langsung,
umum, bebas, dan rahasia). Namun dalam kenyataannya Pemilu diarahkan untuk
kemenangan salah satu kontrestan Pemilu yaitu Golkar. Kemenangan Golkar yang
selalu mencolok sejak Pemilu 1971 sampai dengan Pemilu 1997 menguntungkan
pemerintah di mana perimbangan suara di MPR dan DPR didominasi oleh Golkar.
Keadaan ini telah memungkinkan Soeharto menjadi Presiden Republik Indonesia
selama enam periode, karena pada masa Orde Baru presiden dipilih oleh anggota
MPR. Selain itu setiap pertanggungjawaban, rancangan Undang-undang, dan usulan
lainnya dari pemerintah selalu mendapat persetujuan MPR dan DPR tanpa catatan
e. Peran Ganda (Dwi Fungsi)
ABRI
Untuk menciptakan stabilitas politik,
pemerintah Orde Baru memberikan peran ganda kepada ABRI, yaitu peran Hankam dan
sosial.Peran ganda ABRI ini kemudian terkenal dengan sebutan Dwi Fungsi
ABRI.Timbulnya pemberian peran ganda pada ABRI karena adanya pemikiran bahwa
TNI adalah tentara pejuang dan pejuang tentara. Kedudukan TNI dan POLRI dalam
pemerintahan adalah sama. di MPR dan DPR mereka mendapat jatah kursi dengan
cara pengangkatan tanpa melalui Pemilu. Pertimbangan pengangkatan anggota
MPR/DPR dari ABRI didasarkan pada fungsinya sebagai stabilitator dan dinamisator.Peran
dinamisator sebanarnya telah diperankan ABRI sejak zaman Perang Kemerdekaan.Waktu
itu Jenderal Soedirman telah melakukannya dengan meneruskan perjuangan,
walaupun pimpinan pemerintahan telah ditahan Belanda.Demikian juga halnya yang
dilakukanSoeharto ketika menyelamatkan bangsa dari perpecahan setelah G 30 S
PKI, yangmelahirkankan Orde Baru.Boleh dikatakan peran dinamisator telah
menempatkan ABRI pada posisiyang terhormat dalam percaturan politik bangsa
selama ini.
f. Pedomanan
Pengahayatan dan Pengamalan Pancasila (P4)
Pada tanggal 12 April1976 Presiden Soeharto mengemukakan gagasan mengenai pedoman untuk
menghayati dan mengamalkan Pancasila, yang terkenal dengan nama Ekaprasatya
Pancakarsa atau Pedomanan Pengahayatan dan Pengamalan Pancasila (P4). Untuk
mendukung pelaksanaan Pancasila dan Undang-undang
Dasar 1945
secara murni dan konsekuen, maka sejak tahun 1978 pemerintah
menyelenggarakan penataran (P4) secara menyeluruh pada semua lapisan
masyarakat. Penataran (P4) ini bertujuan membentuk pemahaman yang sama mengenai
demokrasi Pancasila, sehingga dengan adanya pemahaman
yang sama terhadap Pancasila dan Undang-undang Dasar 1945 diharapkan persatuan
dan kesatuan nasional akan terbentuk dan terpelihara. Melalui penegasan
tersebut opini rakyat akan mengarah pada dukungan yang kuat terhadap pemerintah
Orde Baru. Dan sejak tahun 1985 pemerintah menjadikan
Pancasila sebagai asas tunggal dan kehidupan berorganisasi.Semua bentuk organisasi tidak boleh menggunakan asasnya selain
Pancasila. Menolak Pancasila sebagai sebagai asas tunggal merupakan
pengkhianatan terhadap kehidupan berbangsa dan bernegara.Dengan demikian
Penataran P4 merupakan suatu bentuk indoktrinasi ideologi, dan Pancasila menjadi bagian dari
sistem kepribadian, sistem budaya, dan sistem sosial masyarakat Indonesia.
Pancasila merupakan prestasi tertinggi Orde Baru, dan oleh karenanya maka semua
prestasi lainnya dikaitkan dengan nama Pancasila. Mulai dari sistem ekonomi
Pancasila, pers Pancasila, hubungan industri Pancasila, demokrasi Pancasila, dan
sebagainya.Dan Pancasila dianggap memiliki kesakralan (kesaktian) yang tidak
boleh diperdebatkan.
g. Penataan Politik Luar
Negeri
Pada masa Orde Baru politik luar negeri
Indonesia yang bebas aktif kembali dipulihkan.Dan MPR mengeluarkan sejumlah
ketetapan yang menjadi landasan politik luar negeri Indonesia.Pelaksanaan
politik luar negeri Indonesia harus didasarkan pada kepentingannasional,
seperti pembangunan nasional, kemakmuran rakyat, kebenaran, serta keadilan.
1) Kembalinya menjadi anggota PBB
Pada tanggal 28 September1966 Indonesia kembali menjadi
anggota Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB). Keputusan untuk kembali menjadi
anggota PBB dikarenakan pemerintah sadar bahwa banyak manfaat yang diperoleh
Indonesia selama menjadi anggota pada tahun 1955-1964.Kembalinya Indonesia
menjadi anggota PBB disambut baik oleh negara-negara Asia lainnya bahkan oleh
PBB sendiri.Hal ini ditunjukkan dengan dipilihnya Adam Malik sebagai Ketua
Majelis Umum PBB untuk masa siding tahun
1974.Dan Indonesia juga memulihkanhubungan dengan sejumlah negara seperti India, Thailand, Australia, dan negara-negara lainnya yang sempat renggang
akibat politik konfrontasi Orde Lama.
2) Normalisasi Hubungan dengan Negara
lain
a) Pemulihan
Hubungan dengan Singapura
Dengan perantaraan Dubes Pakistan untuk Myanmar, Habibur
Rachman,
hubungan Indonesia dengan Singapura berhasil dipulihkan kembali.Pada tanggal 2 Juni 1966 pemerintah Indonesia menyampaikan nota pengakuan
atas Republik Singapura kepada Perdana Menteri Lee Kuan Yew.Dan pemerintah Singapura menyampaikan nota
jawaban kesediaan untuk mengadakan hubungan diplomatik dengan Indonesia.
b) Pemulihan
Hubungan dengan Malaysia
Penandatanganan persetujuan normalisasi
hubungan Indonesia-Malaysia
Normalisasi hubungan Indonesia dengan
Malaysia dimulai dengan diadakannya perundingan di Bangkok pada 29 Mei- 1 Juni
1966 yang menghasilkan Perjanjian Bangkok. Isi perjanjian tersebut adalah:
1.1 Rakyat Sabah diberi kesempatan
menegaskan kembali keputusan yang telah mereka ambil mengenai kedudukan mereka
dalam Federasi Malaysia.
1.2 Pemerintah kedua belah pihak
menyetujui pemulihan hubungan diplomatik.
1.3 Tindakan permusuhan antara kedua
belah pihak akan dihentikan.
Dan pada tanggal 11 Agustus 1966
penandatangan persetujuan pemulihan hubungan Indonesia-Malaysia ditandatangani
di Jakarta oleh Adam Malik (Indonesia) dan Tun Abdul Razak (Malaysia).
c) Pembekuan
Hubungan dengan RRC
Pada tanggal 1 Oktober 1967 Pemerintantah
Republik Indonesia membekukan hubungan diplomatik dengan Republik Rakyat Cina (RRC). Keputusan tersebut
dilakukan karena RRC telah mencampuri urusan dalam negeri Indonesia dengan cara
memberikan bantuan kepada G 30 S PKI baik untuk persiapan, pelaksanaan, maupun
sesudah terjadinya pemberontakan tersebut. Selain itu
pemerintah Indonesia merasa kecewa dengan tindakan teror yang dilakukan
orang-orang Cina terhadap gedung, harta, dan anggota-anggota Keduataan Besar
Republik Indonesia di Peking.Pemerintah RRC juga telah memberikan perlindungan
kepada tokoh-tokoh G 30 S PKI di luar negeri, serta secara terang-terangan
menyokong bangkitnya kembali PKI.Melalui media massanya RRC telah melakukan kampanye
menyerang Orde Baru. Dan pada 30 Oktober 1967 Pemerintah Indonesia secara resmi
menutup Kedutaan Besar di Peking
Sebagai presiden Indonesia selama lebih dari
30 tahun, Soeharto telah banyak memengaruhi sejarah Indonesia.Dengan pengambil
alihan kekuasaan dari Soekarno, Soeharto dengan dukungan dari Amerika Serikat memberantas paham komunisme dan melarang pembentukan partai komunis. Dijadikannya Timor Timur sebagai provinsi ke-27 (saat itu) juga
dilakukannya karena kekhawatirannya bahwa partai Fretilin (Frente Revolucinaria De Timor Leste
Independente /partai yang berhaluan sosialis-komunis) akan berkuasa di
sana bila dibiarkan merdeka.Hal ini telah mengakibatkan menelan ratusan ribu
korban jiwa sipil. Sistem otoriter yang dijalankan Soeharto dalam masa
pemerintahannya membuatnya populer dengan sebutan “Bapak“, yang pada jangka
panjangnya menyebabkan pengambilan keputusan-keputusan di DPR kala itu disebut
secara konotatif oleh masyarakat Indonesia sebagai sistem “ABS” atau “Asal
Bapak Senang”.
Di bidang politik, Presiden Soeharto
melakukan penyatuan partai-partai politik sehingga pada masa itu dikenal tiga
partai politik yakni Partai Persatuan
Pembangunan (PPP), Golongan Karya (Golkar) dan Partai Demokrasi
Indonesia (PDI)
dalam upayanya menyederhanakan kehidupan berpolitik di Indonesia sebagai akibat
dari politik masa presiden Soekarno yang menggunakan sistem multipartai yang
berakibat pada jatuh bangunnya kabinet dan dianggap penyebab mandeknya
pembangunan. Kemudian dikeluarkannnya UU Politik dan Asas tunggal Pancasila
yang mewarnai kehidupan politik saat itu. Namun dalam perjalanannya, terjadi
ketimpangan dalam kehidupan politik di mana muncullah istilah “mayoritas
tunggal” di mana GOLKAR dijadikan partai utama dan mengebirikan dua parpol
lainnya dalam setiap penyelenggaraan PEMILU. Berbagai ketidakpuasan muncul,
namun dapat diredam oleh sistem pada masa itu.Lemabga MPR juga memiliki
struktur keanggotaan yang menguntungkan pemerintah.Selain wakil-wakil
TNI/Polri, ada juga utusan golongan yang sudah tentu mendukung pemerintahan
orde baru.
Selama orde baru, hak-hak politik warga
Negara tidak diberi tempat. Tidak ada kebebasan pers. Pemerintah melakukan
control yang sangat ketat . Sementara itu, masyarakat yang mempunyai pendapat
berbeda dengan pemerintah maka akan dicap sebagai makar dan dapat dipenjarakan
4. Ekonomi
Banyak tindak korupsi pada masa-masa ini.
Namun, pertumbuhan ekonomi timbuh dan berkembang sangat pesat dan adanya
perbaikan ekonomi dan pembangunan. Pada masa pemerintahan Soeharto ini terjadi
swasembada pangan, dimana harga sembako tergolong relatif murah.
a. stabilisasi dan rehabilitasi ekonomi.
Untuk mengatasi keadaan ekonomi yang kacau sebagai peninggalan pemerintah
Orde Lama, pemerintah Orde Baru melakukan langkah-langkah:
1)
Memperbaharui kebijakan ekonomi, keuangan, dan pembangunan. Kebijakan ini
didasari oleh Ketetapan MPRS No. XXIII/MPRS/1966
2) MPRS mengeluarkan garis program
pembangunan, yakni program penyelamatan, program stabilisasi dan rehabilitasi.
Program pemerintah diarahkan pada upaya
penyelamatan ekonomi nasional, terutama stabilisasi dan rehabilitasi ekonomi.Yang
dimaksud dengan stabilisasi ekonomi berarti mengendalikan inflasi agar harga
barang-barang tidak melonjak terus.Dan rehabilitasi ekonomi adalah perbaikan
secara fisik sarana dan prasarana ekonomi.Hakikat dari kebijakan ini adalah
pembinaan sistem ekonomi berencana yang menjamin berlangsungnya demokrasi
ekonomi ke arah terwujudnya masyarakat adil dan makmur berdasarkan Pancasila.
Langkah-langkah yang diambil Kabinet Ampera yang mengacu pada Ketetapan MPRS
tersebut adalah:
1) Mendobrak
kemacetan ekonomi dan memperbaiki sektor-sektor yang menyebabkan kemacetan.
Adapun yang menyebabkan terjadinya kemacetan ekonomi tersebut adalah:
a) Rendahnya
penerimaan negara.
b) Tinggi dan
tidak efisiennya pengeluaran negara.
d) Terlalu banyak
tunggakan hutang luar negeri.
e) Penggunaan
devisa bagi impor yang sering kurang berorientasi pada kebutuhan prasarana.
Untuk melaksanakan langkah-langkah
penyelamatan tersebut, maka pemerintah Orde Baru menempuh cara-cara :
1) Mengadakan
operasi pajak
2) Melaksanakan
sistem pemungutan pajak baru, baik bagi pendapatan perorangan maupun kekayaan
dengan cara menghitung pajak sendiri dan menghitung pajak orang.
3) Menghemat
pengeluaran pemerintah (pengeluaran konsumtif dan rutin), serta menghapuskan
subsidi bagi perusahaan Negara.
Program stabilsasi ini dilakukan dengan cara
membentung laju inflasi. Dan pemerintah Orde Baru berhasil membendung laju inflasi pada akhir tahun 1967–1968, tetapi harga bahan
kebutuhan pokok naik melonjak.Sesudah dibentuk Kabinet Pembangunan pada bulan
Juli 1968, pemerintah mengalihkan kebijakan ekonominya pada pengendalian yang
ketat terhadap gerak harga barang khususnya sandang, pangan, dan kurs valuta asing.Sejak saat
itu ekonomi nasional relatif stabil, sebab kenaikan harga bahan-bahan pokok dan
valuta asing sejak tahun 1969 dapat dikendalikan pemerintah.
Program rehabilitasi dilakukan dengan berusaha
memulihkan kemampuan berproduksi.Selama sepuluh tahun terakhir masa
pemerintahan Orde Lama, Indonesia mengalami kelumpuhan dan kerusakan pada
prasarana social dan ekonomi.Lembaga perkreditan desa, gerakan koperasi, dan
perbankan disalahgunakan dan dijadikan alat kekuasaan oleh golongan dan
kelompok kepentingan tertentu.Dampaknya lembaga (negara) tidak dapat
melaksanakan fungsinya sebagai penyusun perbaikan tata kehidupan rakyat.
b. Kerjasama Luar Negeri
1) Pertemuan Tokyo
Selain mewariskan keadaan ekonomi yang sangat
parah, pemerintahan Orde Lama juga mewariskan utang luar negeri yang sangat
besar yakni mencapai 2,2-2,7 miliar, sehingga pemerintah Orde Baru meminta
negara-negara kreditor untuk dapat menunda pembayaran kembali utang Indonesia.
Pada tanggal 19–20 September1966 pemerintah Indonesia
mengadakan perundingan dengan negara-negara kreditor di Tokyo.Pemerintah Indonesia akan
melakukan usaha bahwa devisa ekspor yang diperoleh Indonesia akan digunakan
untuk membayar utang yang selanjutnya akan dipakai untuk mengimpor bahan-bahan
baku. Hal ini mendapat tanggapan baik dari negara-negara
kreditor.Perundinganpun dilanjutkan di Paris, Perancis dan dicapai kesepakatan sebagai berikut.
a) Pembayaran
dilaksanakan secara angsuran, dengan angsuran tahunan yang sama besarnya.
b) Selama waktu
pengangsuran tidak dikenakan bunga.
c) Pembayaran
hutang dilaksanakan atas dasar prinsip nondiskriminatif, baik terhadap negara
kreditor maupun terhadap sifat atau tujuan kredit.
2) Pertemuan Amsterdam
Pada tanggal 23-24 Februari 1967 diadakan perundingan di Amsterdam, Belanda yang bertujuan membicarakan kebutuhan
Indonesia akan bantuan luar negeri serta kemungkinan pemberian bantuan dengan
syarat lunas, yang selanjutnya dikenal dengan IGGI (Intergovernmental Group
for Indonesia). Pemerintah Indonesia mengambil langkah tersebut untuk memenuhi
kebutuhannya guna pelaksanaan program-program stabilisasi dan rehabilitasi
ekonomi serta persiapan-persiapan pembangunan. Di samping mengusahakan bantuan
luar negeri tersebut, pemerintah juga berusaha dan telah berhasil mengadakan
penangguhan serta memperingan syarat-syarat pembayaran kembali (rescheduling)
hutang-hutang peninggalan Orde Lama. Melalui pertemuan tersebut pemerintah
Indonesia berhasil mengusahakan bantuan luar negeri.
c. Pembangunan Nasional
1) Trilogi Pembangunan
Setelah berhasil memulihkan kondisi politik
bangsa Indonesia, maka langkah selanjutnya yang ditempuh pemerintah Orde Baru
adalah melaksanakan pembangunan nasional. Pembangunan nasional yang diupayakan
pemerintah waktu itu direalisasikan melalui Pembangunan Jangka pendek dan
Pembangunan Jangka Panjang. Pambangunan Jangka Pendek dirancang melalui
Pembangunan Lima Tahun (Pelita). Setiap Pelita memiliki misi pembangunan dalam
rangka mencapai tingkat kesejahteraan masyarakat Indonesia.Sedangkan Pembangunan
Jangka Panjang mencakup periode 25-30 tahun.Pembangunan nasional adalah
rangkaian upaya pembangunan yang berkesinambungan yang meliputi seluruh aspek
kehidupan masyarakat, bangsa, dan Negara. Pembangunan nasional dilaksanakan
dalam upaya mewujudkan tujuan nasional yang tertulis dalam pembukaan UUD 1945
yaitu:
a) Melindungi
segenap bangsa dan seluruh tumpah Indonesia
b) Meningkatkan
kesejahteraan umum
c) Mencerdaskan
kehidupan bangsa
d) Ikut melaksanakan
ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan
social
Pelaksanaan Pembangunan Nasional yang
dilaksanakan pemerintah Orde Baru berpedoman pada Trilogi Pembangunan dan
Delapan jalur Pemerataan.Inti dari kedua pedoman tersebut adalah kesejahteraan
bagi semua lapisan masyarakat dalam suasana politik dan ekonomi yang stabil.
Isi Trilogi Pembangunan adalah :
a) Pemerataan
pembangunan dan hasil-hasilnya menuju kepada terciptanya keadilan sosial bagi
seluruh rakyat.
b) Pertumbuhan
ekonomi yang cukup tinggi.
c) Stabilitas
nasional yang sehat dan dinamis.
Dan Delapan Jalur Pemerataan yang dicanangkan
pemerintah Orde Baru adalah:
a) Pemerataan
pemenuhan kebutuhan pokok rakyat khususnya pangan, sandang dan perumahan.
b) Pemerataan
memperoleh kesempatan pendidikan dan pelayanan kesehatan
c) Pemerataan
pembagian pendapatan.
d) Pemerataan
kesempatan kerja
e) Pemerataan
kesempatan berusaha
f)
Pemerataan kesempatan berpartisipasi dalam pembangunan, khususnya bagi generasi
muda dan kaum wanita.
g) Pemerataan
penyebaran pembangunan di seluruh wilayah Tanah Air
h) Pemerataan
kesempatan memperoleh keadilan.
2) Pelaksanaan
Pembangunan Nasional
Seperti telah disebutkan di muka bahwa
Pembangunan nasional direalisasikan melalui Pembangunan Jangka Pendek dan
Pembangunan Jangka Panjang. Dan Pembangunan Jangka Pendek dirancang melalui
program Pembangunan Lima Tahun (Pelita). Selama masa Orde Baru, pemerintah
telah melaksanakan enam Pelita yaitu:
a) Pelita I
Pelita I dilaksanakan mulai 1 April1969 sampai 31 Maret1974, dan menjadi landasan awal
pembangunan masa Orde Baru.Tujuan Pelita I adalah meningkatkan taraf hidup
rakyat dan sekaligus meletakkan dasar-dasar bagi pembangunan tahap
berikutnya.Sasarannya adalah pangan, sandang, perbaikan prasarana perumahan
rakyat, perluasan lapangan kerja, dan kesejahteraan rohani. Titik beratnya
adalah pembangunan bidang pertanian sesuai dengan tujuan untuk mengejar
keterbelakangan ekonomi melalui proses pembaharuan bidang pertanian, karena
mayoritas penduduk Indonesia masih hidup dari hasil pertanian.
b) Pelita II
Pelita II mulai berjalan sejak tanggal 1
April 1974 sampai 31 Maret 1979.Sasaran utama Pelita II
ini adalah tersedianya pangan, sandang, perumahan, sarana prasarana,
mensejahterakan rakyat, dan memperluas kesempatan kerja.Pelaksanaan Pelita II
dipandang cukup berhasil.Pada awal pemerintahan Orde Baru inflasi mencapai 60%
dan pada akhir Pelita I inflasi berhasil ditekan menjadi 47%. Dan pada tahun
keempat Pelita II inflasi turun menjadi 9,5%.
c) Pelita III
Pelita III dilaksanakan pada tanggal 1 April 1979 sampai 31 Maret 1984.Pelaksanaan Pelita III
masih berpedoman pada Trilogi Pembangunan, dengan titik berat pembangunan
adalah pemerataan yang dikenal dengan Delapan Jalur Pemerataan.
d) Pelita IV
Pelita IV dilaksanakan tanggal 1 April 1984 sampai 31 Maret 1989.Titik berat Pelita IV ini
adalah sektor pertanian untuk menuju swasembada pangan, dan meningkatkan
industri yang dapat menghasilkan mesinindustri sendiri.Dan di tengah berlangsung
pembangunan pada Pelita IV ini yaitu awal tahun 1980 terjadi resesi.Untuk mempertahankan
kelangsungan pembangunan ekonomi, pemerintah mengeluarkan kebijakan moneter dan
fiskal.Dan pembangunan nasional dapat berlangsung terus.
e) Pelita V
Pelita V dimulai 1 April 1989 sampai 31 Maret 1994.Pada Pelita ini
pembangunan ditekankan pada sector pertanian dan industri. Pada masa itu
kondisi ekonomi Indonesia berada pada posisi yang baik, dengan pertumbuhan
ekonomi sekitar 6,8% per tahun.[rujukan?] Posisi perdagangan luar
negeri memperlihatkan gambaran yang menggembirakan.Peningkatan ekspor lebih
baik dibanding sebelumnya.
f) Pelita
VI
Pelita VI dimulai 1 April 1994 sampai 31 Maret 1999.Program pembangunan pada
Pelita VI ini ditekankan pada sektor ekonomi yang berkaitan dengan industri dan
pertanian, serta peningkatan kualitas sumber daya manusia sebagai pendukungnya.
Sektor ekonomi dipandang sebagai penggerak pembangunan. Namun pada periode ini
terjadi krisis moneter yang melanda negara-negara
Asia Tenggara termasuk Indonesia. Karena krisis moneter dan peristiwa politik
dalam negeri yang mengganggu perekonomian telah menyebabkan proses pembangunan
terhambat, dan juga menyebabkan runtuhnya pemerintahan Orde Baru.
Pada permulaan orde baru, program pemerintah
berorientasi pada usaha penyelamatan ekonomi nasional terutama pada usaha
mengendalikan tingkat inflasi, penyelamatan keuangan negara dan pengamanan
kebutuhan pokok rakyat.
Selama pemerintahannya, Presiden Soeharto
telah berhasil meletakkan kerangka tinggal landas dengan capaian-capaian bidang
ekonomi antara lain:
a. Berhasil meningkatkan pertumbuhan
Indonesia dari minus 2,25 pada tahun 1963 menjadi naik tajam sebesar 12% pada tahun
1969 atau setahun setelah dirinya ditunjuk sebagai pejabat Presiden. Selama
periode tahun 1967-1997, pertumbuhan ekonomi Indonesia dapat ditingkatkan dan
dipertahankan rata-rata 7,2% pertahun.
b.Pertumbuhan Indonesia yang tinggi dan
berkelanjutan (mulai tahun 1967 s/d 2007) menjadikan Indonesia digolongkan
kedalam ekonomi industri baru (Newly Industrializing Economies, NIEs) .
Pertumbuhan tinggi dan konsisten, stabilitas yang terkelola dengan baik dan
disertai political will pemerataan telah menghasilkan capaian-capaian:
(1) perbaikan kesejahteraan rakyat secara
signifikan,
(2) panjang usia harapan (life expectancy)
meningkat cukup tajam dari 56 tahun pada tahun 1966 menjadi 71 tahun pada tahun
1991.
(3) proporsi penduduk yang hidup dalam
kemiskinan absolut menurun tajam dari 60% tahun 1966 menjadi 14% pada tahun
1990.
(4) perbaikan secara cepat dan signifikan
indikator sosial- ekonomi mulai dari pendidikan hingga kepemilikan peralatan
serta penguasaan teknologi. Indonesia juga telah berubah dari negara pengimpor
beras menjadi negara swasembada tahun 1984 dan pertumbuhan penduduk dapat
dikendalikan melalui program keluarga berencana (KB).Capaian prestasi ini
menjadikan Indonesia (bersama Malaysia dan Thailand) digolongkan sebagai
“Keajaiban Asia”.
c. Seiring dengan peningkatan pertumbuhan,
Indonesia juga mengalami peningkatan penanaman modal dan perbaikan sumber daya
manusia yang keberadaanya menjadi pendorong utama pertumbuhan. Peningkatan ini
menghasilkan akumulasi modal fisik maupun SDM bagi pembangunan bangsa secara
umum. Sebagai ilustrasi adalah adanya peningkatan signifikan penanaman modal
domestik (dalam negeri) yang rata-rata meningkat sebesar 50,43% pertahun selama
kurun waktu 1976-1997. Kondisinya mengalami anomali pada era reformasi karena penanaman
modal domestik mengalami penurunan atau minus rata-rata 17,20% pertahun selama
lima tahun pertama reformasi (1998-2002). Selama periode tahun 1990 s/d 1997,
penanaman modal dalam negeri mengalami peningkatan secara tajam untuk kemudian
mengalami perlambatan oleh krisis politik tahun 1998. Setelah mengalami
peningkatan pada tahun 1999, akibat krisis politik berkepanjangan, penanaman
modal dalam negeri terus mengalami penurunan pada tahun-tahun berikutnya.
Begitu pula dengan gairah pemodal luar negeri dalam berinvestasi di Indonesia
yang mengalami peningkatan rata-rata 42,10% pertahun selama kurun waktu
1977-1997. Hal ini menandakan iklim investasi di Indonesia cukup diminati oleh
investor luar negeri. Sejalan dengan trend penanaman modal domestik, penanaman
modal asing juga mengalami anomali pada era reformasi yang mengalami penurunan
atau minus rata-rata 15,04% pertahun selama lima tahun pertama reformasi.
Pertumbuhan tinggi yang dapat dipertahankan secara stabil juga meningkatkan
tabungan domestik sehingga dapat mendorong tingginya tingkat investasi.
Tabungan domestik selama kurun waktu tahun 1974-1996 meningkat rata-rata 69,08%
pertahun.
d. Sektor pertanian juga tumbuh cepat yang
didukung dengan peningkatan produktivitas padi. Pada awal pemerintahan Presiden
Soeharto, Indonesia masih menjadi pengimpor beras terbesar di dunia. Pada tahun
1969 produksi beras Indonesia hanya 12 juta ton, namun meningkat pesat menjadi
28 juta ton pada tahun 1980-1989 dan menjadikannya sebagai negara swasembada
beras. Prestasi ini mengundang kekaguman internasional sehingga pada tanggal 14
November 1985.
e. Presiden Soeharto diundang untuk
memaparkan kunci-kunci keberhasilan pembangunan pangan di Indonesia, dalam
forum sidang organisasi pangan dan Pertanian PBB (FAO). Produksi beras
mengalami peningkatan sebesar 7.5 juta ton dalam periode tahun 1970-1979
dan 15 juta ton selama periode tahun 1980-1989. Pada akhir 1990-1999 produksi
beras hanya meningkat 5,6 juta ton sebagai dampak krisis politik 1998.
f. Berhasil menyediakan kebutuhan papan.
Selama periode 1978-1983 melalui Perum Perumnas pemerintah telah membangun
209.872 unit perumahan dan selama pemerintahan Presiden Soeharto secara
keseluruhan telah terbangun 441.923 unit rumah. Selama periode 1978-1983 Perum
Perumnas telah menjadi perintis munculnya kawasan pemukiman bagi penduduk
kalangan menengan ke bawah. Melalui kebijakan KPR (Kredit Kepemilikan Rumah),
masyarakat juga dipermudah dalam penyediaan rumah tempat tinggal.
g. Pemerintahan Presiden Soeharto berhasil
melakukan pengendalian pertumbuhan penduduk. Pada tahun 1967 pertumbuhan
penduduk Indonesia mencapai 2,6% dan pada tahun 1996 telah menurun drastis
menjadi 1,6%. Keberhasilan ini dicapai melalui program Keluarga Berencana
Nasional yang dilaksanakan oleh Badan Koordinasi Keluarga Berencana Nasional
(BKKBN). Program pengendalian kependudukan di Indonesia diawali dengan
ditandatanganinya Deklarasi Kependudukan PBB pada tahun 1967 sehingga secara
resmi Indonesia mengakui hak-hak untuk menentukan jumlah dan jarak kelahiran
sebagai hak dasar manusia dan juga pentingnya pembatasan jumlah penduduk
sebagai unsur perencanaan ekonomi dan sosial. Atas keberhasilan Indonesia ini,
Direktur UNICEF James P. Grant memuji Indonesia karena dinilai berhasil menekan
tingkat kematian bayi dan telah melakukan berbagai upaya lainnya dalam rangka
mensejahterakan kehidupan anak-anak di tanah air. Grant bahkan mengemukakan apa
yang telah dilakukan pemerintah Indonesia itu hendaknya dijadikan contoh bagi
negara-negara lain yang tingkat kematian bayinya masih tinggi.
h. Melalui kebijakan anggaran berimbang,
Pemerintahan Presiden Soeharto juga dinilai berhasil menekan inflasi dibawah
10%, rata-rata defisit neraca berjalan 2,5% dari PDB dan mempertahankan
cadangan devisa mendekati jumlah kebutuhan impor kurang lebih 5 bulan. Selain
kebijakan anggaran berimbang, pemerintahan Presiden Soeharto juga
mempertahankan kebijakan moneter secara hati-hati, mengupayakan tingkat kurs
yang kompetitif dan mempertahankan sistem devisa bebas untuk menarik investasi
dengan mengantisipasi perubahan situasi pasar dunia. Kebijakan tersebut
dilaksanakan untuk mencapai sasaran stabilitas ekonomi makro, yaitu
terkendalinya inflasi dan defisit neraca berjalan.
i. Selain berhasil mengendalikan inflasi,
pemerintahan Presiden Soeharto berhasil dalam melakukan pengelolaan utang luar
negeri. Sebagaimana dipaparkan Widjoyo Nitisastro dalam bukunya berjudul
“Pengalaman Pembangunan Indonesia” yang terbit tahun 2010, mengungkapkan bahwa
pada tahun 1966 Indonesia sebenarnya sedang menunggak utang. Pada saat itu
terdapat dua jenis pinjaman yaitu utang lama (yang diadakan sebelum 30 Juni
1966) dan utang baru (yang diadakan setelah 30 Juni 1966). Terdapat beberapa
macam pinjaman lama yaitu utang kompensasi nasionalisasi perusahaan Hindia Belanda
kepada pemerintah Belanda dan hutang-hutang lain (kira-kira 2,1 miliar dollar
AS) kepada sekitar 30 negara besar dan kecil baik dari negara-negara Eropa
Timur (terutama Uni Soviet), Amerika Serikat, Eropa Barat dan Jepang.
Untuk menjaga etika hubungan internasional
maka diadakan pembicaraan dengan negara-negara tersebut dan akhirnya dicapai
kesepakatan antara Indonesia dengan negara-negara Paris Club pada bulan April
1970 untuk penyelesaian tunggal dan menyeluruh utang-utang Indonesia dengan
kesepakatan:
- Pembayaran utang pokok dilakukan dengan mencicil selama 30 tahun dari 1970 sampai dengan tahun 1999.
- Pembayaran atas bunga yang sudah disepakatidilakukan selama 15 tahun dari 1985 sampai 1999.
- Utang yang dijadwalkan kembali tersebut bebas bunga.
- Indonesia mempunyai pilihan untuk menunda sebagian dari utang yang jatuh tempo pada delapan tahun pertama ke delapan tahun terakhir, yakni 1992-1999, dengan bunga sebesar empat persen pertahun.
Pemerintahan Presiden Soeharto melakukan
pengelolaan utang secara hati-hati dalam jumlah seperlunya dan
mengalokasikannya untuk biaya kegiatan pembangunan yang produktif.Kehati-hatian
ini tampak dari jumlah hutang Indonesia selama era Orde Baru dengan era
reformasi. Selama 32 tahun memerintah, pemerintahan Presiden Soeharto
mencatatkan utang sekitar Rp.46,88 triliun per tahun. Jumlah ini lebih
kecil jika dibandingkan dengan 10 tahun pemerintahan reformasi yang mencatatkan
utang sebesar Rp. 111,4 triliun per tahun. Pada saat mengundurkan diri pada
bulan Mei 1998, Presiden Soeharto mencatatkan utangsebesar Rp. 553
triliun.Sedangkan 10 tahun pemerintahan reformasi telah mencatatkan utang
sebesar Rp. 1667 triliun.
Keterputusan agenda tinggal landas akibat
krisis ekonomi dan moneter barangkali tidak akan terlalu parah dan dapat
dilanjutkan kembali manakala terdapat soliditas komponen bangsa.
Permasalahannya terdapat banyak pelaku dalam peristiwa reformasi 1998 yang
didalamnya mengusung agenda pragmatisnya masing-masing sehingga soliditas
bangsa tidak bisa segera terwujud.Kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan
bernegara diwarnai beragam instabilitas (keamanan, politik, pemerintahan dan
ekonomi) sehingga keberlangsungan agenda tinggal landas menjadi terbengkalai.
Target mengantarkan Indonesia menjadi salah
satu kekuatan dari 20 besar negara di dunia pada tahun 2005, hanya bisa
diwujudkan dengan predikat sebagai “the emerging market” atau negara yang
pasarnya sedang tumbuh dengan stabil dan dalam hal ini merupakan bahasa halus
dari “tempat pembuangan produk negara-negara maju”. Sedangkan target tinggal
landas (setara dengan negara maju pada tahun 2019/2020) dengan struktur
perekonomian yang didukung industri pertanian dan industri strategis yang kuat
justru semakin menjauh. Bahkan sejumlah ahli ekonomi menyatakan telah terjadi
de-industrialisasi pada era reformasi. Segala jerih payah untuk mewujudkan
kedaulatan dan kemandirian ekonomi bangsa itu kini harus ditata kembali.
Kegagalan ini merupakan kegagalan bersama sebagai sebuah bangsa yang dalam
proses transisi tahun 1998 tidak bisa memetakan secara akurat siapa lawan dan
siapa pengkianat bangsa yang sesungguhnya.
5. Budaya
Pada masa Orde Baru terdapat beberapa
kebijakan pemerintah yang bersifat diskriminatif, seperti Surat Edaran No.06/Preskab/6/67
yang memuat tentang perubahan nama. Dalam surat itu disebutkan bahwa masyarakat
keturunan Cina harus mengubah nama Cinanya menjadi nama yang berbau Indonesia,
misalnya Liem Sioe Liong menjadi Sudono Salim. Selain itu, penggunaan bahasa
Cinapun dilarang.
Pemerintah mengontrol bidang kebudayaan yang
dianggap bertentangan atau membahayakan kebudayaan nasional akan dihapus.
Selain itu juga mengontrol kerja dan produksi kebudayaan.Seniman tidak bisa
seenaknya menghasilkan karya seni.Demikian juga puisi dan pementasan-pementasan
seperti teater, harus ada izin tertulis dari aparat keamanan.Didirikannya
sekolah-sekolah Tiong Hoa Hwee Koan (THHK) sejak 1900, mendorong berkembangnya
pers dan sastra melayu Tionghoa.Maka dalam waktu 70 tahun telah dihasilkan
sekitar 300 buku.Suatu prestasi yang luar biasa bila dibandingkan dengan sastra
yang dihasilkan oleh angkatan pujangga baru, angkatan 45, 66, dan pasca 66 yang
tidak seproduktif itu.Dengan demikian komunitas ini telah berjasa dalam
membentuk 1 awal perkembangan bahasa Indonesia.Sehingga pada pemerintahan
Presiden Soeharto semua budaya china tidak boleh masuk ke Indonesia dan tahun
baru Imlek belum menjadi libur nasional.
6. Ideologi
Pada pemerintahan Presiden Soeharto Pancasila
terkesan menjadi Ideologi tertutup.Pancasila hanya menjadi lambang dasar negara
saja, namun nilai-nilai Pancasila tidak diterapkan dalam kehidupan
pemerintahan.Pemerintahan bersifat otoriter, hanya terpaku pada Presiden saja
dan demokrasi tidak berjalan.
Hukum merupakan dasar untuk menegakkan
nilai-nilai kemanusian.Berbagai perbaikan di bidang hukum telah dilakukan dan
diarahkan menurut petunjuk UUD 1945. Dalam kaitan ini, antara lain telah
ditetapkan Un dang-undang tentang KUHAP, Undang-undang tentang Hak Cipta,
Paten, dan Merek, kompilasi hukum Islam, dan lain-lain. Agar hukum dapat
dijalankan berdasarkan peraturan- peraturan yang berla ku, dilakukan pula
penyuluhan hukum kepada masyarakat luas maupun kepada aparat pemerintah.
Perbaikan aparatur hukum terus menerus dilakukan meskipun belum mencapai hasil
yang optimal, dan belum sepenuhnya dapat memenuhi tuntutan keadilan masyarakat.
Kecenderungan orde baru dalam memandang
Pancasila sebagai doktrin yang komprehensif terlihat pada anggapan bahwa
ideologi sebagai sumber nilai dan norma dan karena itu harus ditangani (melalui
upaya indoktrinasi) secara terpusat. Pada akhirnya, pandangan tersebut bermuara
pada keadaan yang disebut dengan perfeksionisme negara. Negara
perfeksionis adalah negara yang merasa tahu apa yang benar dan apa yang salah
bagi masyarakatnya, dan kemudian melakukan usaha-usaha sistematis agar
‘kebenaran’ yang dipahami negara itu dapat diberlakukan dalam masyarakatnya.
Sehingga formulasi kebenaran yang kemudian muncul adalah sesuatu dianggap benar
kalau hal tersebut sesuai dengan keinginan penguasa, sebaliknya sesuatu
dianggap salah kalau bertentangan dengan kehendak penguasa.
Pendidikan pada masa orde baru bukan untuk
meningkatkan taraf kehidupan rakyat, apalagi untuk meningkatkan sumber daya
manusia Indonesia, tetapi malah mengutamakan orientasi politik agar semua
rakyat itu selalu patuh pada setiap kebijakan pemerintah.Bahwa putusan
pemerintah adalah putusan yang adiluhung yang tidak boleh dilanggar.Itulah
doktrin orde baru pada sistem pendidikan kita.
Indoktrinisasi pada masa kekuasan Soeharto
ditanamkan dari jenjang sekolah dasar sampai pada tingkat pendidikan tinggi,
pendidikan yang seharusnya mempunyai kebebasan dalam pemikiran. Pada masa itu,
pendidikan diarahkan pada pengembangan militerisme yang militan sesuai dengan
tuntutan kehidupan suasana perang dingin .Semua serba kaku dan berjalan dalam
sistem yang otoriter.
7. Pendidikan
Ahkirnya, kebijakan pendidikan pada masa orde
baru mengarah pada penyeragaman. Baik cara berpakaian maupun dalam segi
pemikiran. Hal ini menyebabkan generasi bangsa kita adalah generasi yang
mandul. Maksudnya, miskin ide dan takut terkena sanksi dari pemerintah karena
semua tindakan bisa-bisa dianggap subversif. Tindakan dan kebijakan pemerintah
orde baru-lah yang paling benar. Semua wadah-wadah organisasi baik yang tunggal
maupun yang majemuk, dibentuk pada budaya homogen. Bahkan partai politik pun
dibatasi. Hanya tiga partai yang berhak mengikuti Pemilu.Di bidang pendidikan
mereka banyak
mendirikan lembaga-lembaga pendidikan mulai
dari kursus bahasa Inggris, Mandarin, komputer sampai akademi dan universitas.
Kalangan mudanya secara aktif mulai memasuki bidang-bidang profesi di luar
wilayah bisnis semata. Mereka sekarang secara terbuka berusaha menjadi artis sinetron,
presenter TV, peragawati, foto model, pengacara, wartawan, pengarang, pengamat
sosial/ politik, peneliti, dsbnya. Hal ini sangat berbeda ketika rezim Orde
Baru memberlakukan kebijakan diskriminasi. Misalnya, pemberlakuan batasan 10
persen bagi etnis Cina untuk bisa belajar di bidang medis, permesinan, sains
dan hukum di universitas.
Di bidang pendidikan mereka banyak mendirikan
lembaga-lembaga pendidikan mulai dari kursus bahasa Inggris, Mandarin, komputer
sampai akademi dan universitas.Kalangan mudanya secara aktif mulai memasuki
bidang-bidang profesi di luar wilayah bisnis semata.Mereka sekarang secara
terbuka berusaha menjadi artis sinetron, presenter TV, peragawati, foto model,
pengacara, wartawan, pengarang, pengamat sosial/ politik, peneliti, dsbnya.Hal
ini sangat berbeda ketika rezim Orde Baru memberlakukan kebijakan
diskriminasi.Misalnya, pemberlakuan batasan 10 persen bagi etnis Cina untuk
bisa belajar di bidang medis, permesinan, sains dan hukum di universitas.
Perkembangan Pendidikan Guru pada Masa Orde
Baru
Pembangunan Dibidang Pendidikan
Pembangunan dibidang pendidikan memiliki 2
fungsi dalam keseluruhan kerangka pembangunan ekonomi yaitu:
1) Mengusahakan
agar kesempatan mendapatkan pendidikan menjadi terjangkau oleh semua
masyarakat.
2) Meningkatkan
secara berangsur-angsur kualitas sumber daya manusia Indonesia melalui
pendidikan yang bermutu. Untuk meningkatkan mutu pendidikan ini pemerintah masa
orde baru melakukan:
a) Peningkatan
Mutu Pendidikan Kejuruan
Peningkatan ini melalui memutakhirkan
struktur pendidikan kejuruan sesuai dengan perkembangan zaman. Dalam struktur
pendidikan kejuruan yang baru muncul sekolah-sekolah menengah kejuruan dibidang
manajemen bisnis, pariwisata, dan perhotelan.Padahal dulu hanya ada 4 jenis sekolah
menengah kejuruan yaitu pertanian, tehnik, ekonomi, dan kejuruan rumah
tangga.Selanjutnya adalah memodernisasi program pendidikan atau kurikulum di
semua bidang kejuruan dari pertanian teknologi sampai kejuruan rumah tangga.
b) Tindakan
Darurat
Tamatan SGA yang menurut rencana semula akan
ditempatkan sebagai guru SD diangkat menjadi guru SMP dan SGB. Pada tahun 1952
dibangun Pendidikan Guru Sekolah Lanjutan Pertama (PGSLP). Lama pendidikan
PGSLP mula-mula ditetapkan 1 tahun, namun mulai 1 September 1958 lama
pendidikan ini diperpanjang menjadi 2 tahun dan lamanya diubah menjadi
Pendidikan Guru Sekolah Lanjutan Atas (PGSLA). Siswa PGSLP ini diambil dari
para lulusan SGA yang telah ditempatkan sebagai guru sekolah menengah.PGSLP
ditutup secara menyeluruh pada tahun ajaran 1978/1979.
c) Peningkatan
Mutu Pendidikan Umum
Peningkatan pendidikan ini dilakukan melalui
peningkatan mutu guru melalui penatara-penataran guru dalam jabatandan
peningkatan mutu kurikulum SD sampai kurikulum SMU. Dari program-program
penataran ini lahir PPPG (Pusat Pengembangan Penataran Guru). Sejak tahun 1977
sampai 1991 didirikan 6 PPPG untuk peningkatan pendidikan umum dan 4 PPPG untuk
peningkatan pendidikan kejuruan.
d) Pembaharuan
Kurikulum
Sejak 1968 terjadi pembaharuan kurikulum dari
tingkat SD sampai tingkat SMU dan selesai tahun 1975. Pembaharuan ini berupa
perubahan cara mengemas seluruh materi pembelajaran. Misal mata pelajaran
fisika, kimia, dan biologi disebut ilmu pengetahuan alam, sedangkan geografi,
sejarah, dan kwarganegaraan disebut ilmu pengetahuan sosial.Program pendidikan
sekolah dari SD sampai SMU pada dasarnya terdiri dari 4 mata pelajaran saja
yaitu bahasa, matematika, IPA, dan IPS.
e) Pembangunan
Dibidang Pendidikan Guru Pra Jabatan
Berdasarkan laporan-laporan, ada 2 langkah
dasar yang dilakukan pemerintah orde baru untuk memodernisasikan pendidikan
keguruan yang bersifat pra jabatan. Langkah-langkahnya yaitu:
1.1 Menyergamkan jenjang pendidikan
guru pra jabatan, dari sistem yang merupakan gabungan antara jenjang pendidikan
menengah dan jenjang perguruan tinggi menjadi sistem yang bersifat strata
tunggal, yaitu semua pendidikan guru pra jabatan diselenggarakan pada jenjang
perguruan tinggi.
1.2 Menentukan semua pendidikan guru
pra jabatan dikelola oleh Direktorat Jendral Pendidikan Tinggi dengan
dileburnya FKIP dan IPG pada tahun 1963 menjadi IKIP, pihak Departemen P dan K
selaku pihak yang mempekerjakan para lulusan lembaga pendidikan guru merasa
dikalahkan, pada tahun 1989 diputuskan semua pendidikan keguruan yang bersifat
pra jabatan diselenggarakan pada jenjang perguruan tinggi. Jadi pengelolaan
pendidikan keguruan dipegang oleh Departemen Jendral Pendidikan Tinggi.
C. Kelebihan dan Kekurangan Masa
Pemerintahan Soeharto
1. Kelebihan
a. Kelebihan sistem Pemerintahan Orde
Baru perkembangan GDP per kapita Indonesia yang pada tahun 1968 hanya AS$70 dan
pada 1996 telah mencapai lebih dari AS$1.000
b. Kemajuan sektor migas
Puncaknya adalah penghasilan dari migas yang
memiliki nilai sama dengan 80% ekspor Indonesia. Dengan kebijakan itu,
Indonesia di bawah Orde Baru, bisa dihitung sebagai kasus sukses pembangunan
ekonomi.
Keberhasilan Pak Harto membenahi bidang
ekonomi sehingga Indonesia mampu berswasembada pangan pada tahun 1980-an,
menurut Emil Salim, diawali dengan pembenahan di bidang politik. Kebijakan
perampingan partai dan penerapan azas tunggal ditempuh pemerintah Orde Baru,
dilatari pengalaman masa Orde Lama ketika politik multi partai menyebabkan
energi terkuras untuk bertikai.
Gaya kepemimpinan tegas seperti yang
dijalankan Suharto pada masa Orde Baru memang dibutuhkan untuk membenahi
perekonomian Indonesia yang berantakan di akhir tahun 1960. Namun, dengan
menstabilkan politik demi pertumbuhan ekonomi, yang sempat dapat dipertahankan
antara 6%-7% per tahun, semua kekuatan yang berseberangan dengan Orde Baru
kemudian tidak diberi tempat.
c. Swasembada beras
Seperti pepatah From Zero to Hero itulah
kebijakan yang dilakukan oleh HM. Soeharto pada masa pemerintahannya. Saat itu
Indonesia menjadi pengimpor beras terbesar didunia, namun oleh Soeharto ini
dijadikan motivasi untuk menjadikan Indonesia sebagai lumbung beras dunia.
Puncaknya adalah ketika pada 1984 Indonesia dinyatakan mampu mandiri dalam
memenuhi kebutuhan beras atau mencapai swasembada pangan. Prestasi itu membalik
kenyataan, dari negara agraria yang mengimpor beras, kini Indonesia mampu
mencukupi kebutuhan pangan di dalam negeri. Pada tahun 1969 Indonesia
memproduksi beras sekitar 12,2 juta ton beras tetapi tahun 1984 bisa mencapai
25,8 juta ton. Harga bahan pokok menjadi murah.
d. Sukses transmigrasi
e. Sukses Program KB
f. Sukses memerangi buta huruf
g. Sukses swasembada pangan
h. Pengangguran minimum
i. Sukses REPELITA (Rencana Pembangunan Lima
Tahun)
j. Sukses Gerakan Wajib Belajar
k. Sukses Gerakan Nasional Orang-Tua Asuh
l. Sukses keamanan dalam negeri\
m. Investor asing mau menanamkan modal di
Indonesia.
n. Sukses menumbuhkan rasa nasionalisme dan
cinta produk dalam negeri
2. Kekurangan
a. Politik
Presiden Soeharto memulai “Orde Baru” dalam
dunia politik Indonesia dan secara dramatis mengubah kebijakan luar negeri dan
dalam negeri dari jalan yang ditempuh Soekarno pada akhir masa jabatannya.
Salah satu kebijakan pertama yang dilakukannya adalah mendaftarkan Indonesia
menjadi anggota PBB lagi. Indonesia pada tanggal 19 September 1966 mengumumkan
bahwa Indonesia “bermaksud untuk melanjutkan kerjasama dengan PBB dan
melanjutkan partisipasi dalam kegiatan-kegiatan PBB”, dan menjadi anggota PBB
kembali pada tanggal 28 September 1966, tepat 16 tahun setelah Indonesia
diterima pertama kalinya. Ini merupakan langkah awal dari ketergantungan
Indonesia terhadapa modal asing.
Pada tahap awal, Soeharto menarik garis yang
sangat tegas. Orde Lama atau Orde Baru. Pengucilan politik – di Eropa Timur
sering disebut lustrasi – dilakukan terhadap orang-orang yang terkait dengan
Partai Komunis Indonesia. Sanksi kriminal dilakukan dengan menggelar Mahkamah
Militer Luar Biasa untuk mengadili pihak yang dikonstruksikan Soeharto sebagai
pemberontak. Pengadilan digelar dan sebagian dari mereka yang terlibat
“dibuang” ke Pulau Buru.
Sanksi nonkriminal diberlakukan dengan
pengucilan politik melalui pembuatan aturan administratif. Instrumen penelitian
khusus diterapkan untuk menyeleksi kekuatan lama ikut dalam gerbong Orde Baru.
KTP ditandai ET (eks tapol). Orde Baru memilih perbaikan dan perkembangan
ekonomi sebagai tujuan utamanya dan menempuh kebijakannya melalui struktur
administratif yang didominasi militer namun dengan nasehat dari ahli ekonomi
didikan Barat. DPR dan MPR tidak berfungsi secara efektif. Anggotanya bahkan
seringkali dipilih dari kalangan militer, khususnya mereka yang dekat dengan
Cendana. Hal ini mengakibatkan aspirasi rakyat sering kurang didengar oleh
pusat. Pembagian PAD juga kurang adil karena 70% dari PAD tiap provinsi tiap
tahunnya harus disetor kepada Jakarta, sehingga melebarkan jurang pembangunan
antara pusat dan daerah.
Soeharto siap dengan konsep pembangunan yang
diadopsi dari seminar Seskoad II 1966 dan konsep akselerasi pembangunan II yang
diusung Ali Moertopo. Soeharto merestrukturisasi politik dan ekonomi dengan
dwitujuan, bisa tercapainya stabilitas politik pada satu sisi dan pertumbuhan
ekonomi di pihak lain. Dengan ditopang kekuatan Golkar, TNI, dan lembaga pemikir
serta dukungan kapital internasional, Soeharto mampu menciptakan sistem politik
dengan tingkat kestabilan politik yang tinggi.
b. Eksploitasi sumber daya
Selama masa pemerintahannya,
kebijakan-kebijakan ini, dan pengeksploitasian sumber daya alam secara
besar-besaran menghasilkan pertumbuhan ekonomi yang besar namun tidak merata di
Indonesia. Contohnya, jumlah orang yang kelaparan dikurangi dengan besar pada
tahun 1970-an dan 1980-an.
c. Diskriminasi terhadap Warga Tionghoa
Warga keturunan Tionghoa juga dilarang
berekspresi. Sejak tahun 1967, warga keturunan dianggap sebagai warga negara
asing di Indonesia dan kedudukannya berada di bawah warga pribumi, yang secara
tidak langsung juga menghapus hak-hak asasi mereka. Kesenian barongsai secara
terbuka, perayaan hari raya Imlek, dan pemakaian Bahasa Mandarin dilarang,
meski kemudian hal ini diperjuangkan oleh komunitas Tionghoa Indonesia terutama
dari komunitas pengobatan Tionghoa tradisional karena pelarangan sama sekali
akan berdampak pada resep obat yang mereka buat yang hanya bisa ditulis dengan
bahasa Mandarin. Mereka pergi hingga ke Mahkamah Agung dan akhirnya Jaksa Agung
Indonesia waktu itu memberi izin dengan catatan bahwa Tionghoa Indonesia
berjanji tidak menghimpun kekuatan untuk memberontak dan menggulingkan
pemerintahan Indonesia.
Satu-satunya surat kabar berbahasa Mandarin
yang diizinkan terbit adalah Harian Indonesia yang sebagian artikelnya ditulis
dalam bahasa Indonesia. Harian ini dikelola dan diawasi oleh militer Indonesia
dalam hal ini adalah ABRI meski beberapa orang Tionghoa Indonesia bekerja juga
di sana. Agama tradisional Tionghoa dilarang. Akibatnya agama Konghucu
kehilangan pengakuan pemerintah.
Pemerintah Orde Baru berdalih bahwa warga
Tionghoa yang populasinya ketika itu mencapai kurang lebih 5 juta dari
keseluruhan rakyat Indonesia dikhawatirkan akan menyebarkan pengaruh komunisme
di Tanah Air. Padahal, kenyataan berkata bahwa kebanyakan dari mereka
berprofesi sebagai pedagang, yang tentu bertolak belakang dengan apa yang
diajarkan oleh komunisme, yang sangat mengharamkan perdagangan dilakukan. Orang
Tionghoa dijauhkan dari kehidupan politik praktis. Sebagian lagi memilih untuk
menghindari dunia politik karena khawatir akan keselamatan dirinya.
d. Perpecahan bangsa
Di masa Orde Baru pemerintah sangat
mengutamakan persatuan bangsa Indonesia. Setiap hari media massa seperti radio
dan televisi mendengungkan slogan “persatuan dan kesatuan bangsa”. Salah satu
cara yang dilakukan oleh pemerintah adalah meningkatkan transmigrasi dari daerah
yang padat penduduknya seperti Jawa, Bali dan Madura ke luar Jawa, terutama ke
Kalimantan, Sulawesi, Timor Timur, dan Irian Jaya. Namun dampak negatif yang
tidak diperhitungkan dari program ini adalah terjadinya marjinalisasi terhadap
penduduk setempat dan kecemburuan terhadap penduduk pendatang yang banyak
mendapatkan bantuan pemerintah. Muncul tuduhan bahwa program transmigrasi sama
dengan jawanisasi yang disertai sentimen anti-Jawa di berbagai daerah, meskipun
tidak semua transmigran itu orang Jawa.
Pada awal Era Reformasi konflik laten ini
meledak menjadi terbuka antara lain dalam bentuk konflik Ambon dan konflik
Madura-Dayak di Kalimantan. Sementara itu gejolak di Papua yang dipicu oleh
rasa diperlakukan tidak adil dalam pembagian keuntungan pengelolaan sumber
alamnya, juga diperkuat oleh ketidaksukaan terhadap para transmigra
e. Semaraknya korupsi, kolusi, nepotisme
Pembangunan Indonesia yang tidak merata dan
timbulnya kesenjangan pembangunan antara pusat dan daerah, sebagian disebabkan
karena kekayaan daerah sebagian besar disedot ke pusat munculnya rasa
ketidakpuasan di sejumlah daerah karena kesenjangan pembangunan, terutama di
Aceh dan Papua kecemburuan antara penduduk setempat dengan para transmigran
yang memperoleh tunjangan pemerintah yang cukup besar pada tahun-tahun
pertamanya
f. Bertambahnya kesenjangan sosial (perbedaan
pendapatan yang tidak merata bagi si kaya dan si miskin)
g. Kritik dibungkam dan oposisi diharamkan
kebebasan pers sangat terbatas, diwarnai oleh banyak koran dan majalah yang
dibreidel penggunaan kekerasan untuk menciptakan keamanan, antara lain dengan
program “Penembakan Misterius” (petrus)
h.Tidak ada rencana suksesi (penurunan
kekuasaan ke pemerintah/presiden selanjutnya
BAB III
KESIMPULAN dan
SARAN
A.
Kesimpulan
Soeharto adalah Presiden kedua Republik
Indonesia.Beliau lahir di Kemusuk, Yogyakarta, tanggal 8 Juni 1921. Bapaknya
bernama Kertosudiro seorang petani yang juga sebagai pembantu lurah dalam
pengairan sawah desa, sedangkan ibunya bernama Sukirah. Beliau resmi
menjadi anggota TNI pada 5 Oktober 1945.Pada tahun 1947, Soeharto menikah
dengan Siti Hartinah seorang anak pegawai Mangkunegaran. Seharto menjabat
sebagai presiden Republik Indonesia selama 32 tahun lamanya yaitu dari 12 Maret
1967- 21 Mei 1998. HM Soeharto wafat pada pukul 13.10 WIB Minggu, 27 Januari
2008. Jenderal Besar yang oleh MPR dianugerahi penghormatan sebagai Bapak
Pembangunan Nasional, itu meninggal dalam usia 87 tahun.
Adapun Kelebihan masa pemerintahan Soeharto
- harga-harga kebutuhan pokok yang murah
- pertumbuhan ekonomi yang stabil, dengan menjadi negara swasembada beras dan turut mensejahterahkan petani.
- pembangunan dimasa Presiden Soeharto dianggap paling maju melalui Repelita I sampai Repelita VI.
- Keamanan dan kestabilan negara yang terjamin serta menciptakan kesadaran nasionalisme yang tinggi
- kesehatan, upaya meningkatkan kualitas bayi dan masa depan generasi ini dilakukan melalui program kesehatan di posyandu dan KB
- pendidikan telah sukses memerangi buta huruf, Sukses Gerakan Wajib Belajar,
Sedangkan untuk kekurangan dalam pemerintahan
Soeharto itu sendiri yaitu
- eksploitasi sumber daya,
- diskriminasi terhadap warga Tionghoa,
- perpecahan bangsa,
- semaraknya korupsi, kolusi, nepotisme,
- bertambahnya kesenjangan sosial (perbedaan pendapatan yang tidak merata bagi si kaya dan si miskin),
- kritik dibungkam dan oposisi diharamkan kebebasan pers sangat terbatas, diwarnai oleh banyak koran dan majalah yang dibreidel penggunaan kekerasan untuk menciptakan keamanan, antara lain dengan program “Penembakan Misterius” (petrus)
- Tidak ada rencana suksesi (penurunan kekuasaan ke pemerintah/presiden selanjutnya.
B.
Saran
Jangan
memandang sebelah mata pemerintahan Soeharto, jika direnungkah banyak jasa-jasa
besar yang dilakukan Soeharto untuk pembangunan dan perkembangan Indonesia
dimata dunia Internasional, sebagian rakyat yang pernah hidup di zaman Presiden
Soeharto menganggap zaman Soeharto merupakan zaman keemasan Indonesia.
DAFTAR PUSTAKA
3.
http://shentiald.blogspot.co.id/2013/12/makalah-indonesia-pada-masa-orde-baru.html
Tidak ada komentar:
Posting Komentar